Pemkab Usulkan Empat Raperda Baru

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menggeber kinerjanya pada awal tahun ini. Kemarin, badan eksekutif di Bumi Tegar Beriman itu menyampaikan empat rancangan peraturan daerah (raperda) baru ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

Keempat raperda tersebut tentang revisi Rencana Pembangunan Jangka Men­engah Daerah (RPJMD) tahun 2013–2018, izin gangguan, penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten dan PT Lembaga Keuangan Mikro Bogor serta retribusi pengendalian me­nara telekomunikasi.

Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, ini merupakan paripurna pertama kali yang dilakukan pada awal tahun. Diharapkan, ini dapat menga­wali dengan baik program pemerintah daerah yang sudah direncanakan. “Semoga program yang sudah dicanangkan ke depan dapat berjalan dengan baik,” harapnya.

Nurhayanti menjelaskan untuk perubahan atas RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 merupakan sebuah ke­harusan guna mengembang­kan sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan sesuai dengan tantangan zaman dengan dasar hukum Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peratu­ran Pemerintah Nomor 8 ta­hun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengen­dalian dan evaluasi pelaks­anaan rencana pembangunan daerah.

Sedangkan, untuk Perda No­mor 10 tahun 2012 tentang izin gangguan dilakukan me­nyusul berlakunya peraturan Menteri Dalam Negeri (Men­dagri) Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan atas pera­turan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gang­guan di daerah.

Lalu, penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten dan PT Lem­baga Keuangan Mikro Bogor dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Dae­rah (BUMD) yang berimplikasi pada pertumbuhan perekono­mian daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pe­ningkatan pendapatan asli daerah. Serta sejalan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan bentuk badan hukum perusa­haan daerah perkreditan ke­camatan hasil konsolidasi atau merger menjadi perseroan terbatas lembaga keuangan mikro.

Terakhir, untuk retribusi pengendalian menara telekomu­nikasi dilakukan karena dike­tahui Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi dae­rah dibatalkan berdasarkan putusan mahkamah konsti­tusi nomor 46/puu-xii/2014. Hal ini menjadikan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengenda­lian Menara Telekomunikasi perlu ditinjau dan disesuaikan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ru­handi mengaku bersyukur karena seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Bogor menerima usulan empat raperda baru yang akan dibahas di tingkat pansus.

(rez/b/els/dit)