METROPOLITAN – Adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Terminal Baranangsiang membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mengumpulkan semua pengurus PO bus yang ada di Terminal Baranangsiang guna membahas batas waktu mangkal bus di dalam terminal, karena batas waktu mangkal bus itulah yang menjadi potensi pungli di Terminal Baranangsiang.
Kepala UPTD Terminal Baranangsiang Islahudin mengatakan, untuk jurusan Bandung-Bogor memang awal kesepakatan dengan para pengurus PO bus pada 2014 adalah 30 menit. Namun, pada kenyataannya banyak bus yang mangkal hingga satu jam. Bahkan karena banyak bus yang mangkal dan tidak sesuai dengan kesepakatan pihaknya mengaku menilang sejumlah bus tersebut. “Kami tilang bus-bus tersebut karena tidak sesuai dengan kesepakatan,” ujarnya kepada Metropolitan.
Kesepakatan para pengurus PO bus, menurut Islahudin, untuk sementara mengambil waktu 45 menit dari jumlah sepuluh PO bus jurusan Bandung-Bogor. Ia juga mengatakan, hari ini dishub akan kembali memfasilitasi bos-bos PO bus. Sebab, untuk menetapkan waktu 45 menit pun cukup sulit, banyak perdebatan antara PO-PO bus. “Biar lebih jelas besok kita akan panggil pemilik PO-PO busnya, karena memang banyak yang harus dibicarakan,” terangnya.
Islahudin mengaku memang terjadi pungli di Terminal Baranangsiang. Namun pungli tersebut bukan dilakukan anggotanya. Karena dengan sejumlah tunjangan yang diterima, para anggota dishub di terminal dilarang melakukan pungli. “Saya tidak tutup mata memang ada pungli di terminal, namun bukan anggota sayayang melalukannya. Bisa dikenakan sanksi kalau anggota saya yang melakukannya,” paparnya.
Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya meminta agar tim saber pungli memburu pelaku pungli di terminal karena merugikan banyak pihak. Terlebih kondisi Terminal Baranangsiang sudah memprihatinkan. “Memang harus diberantas pelaku pungli ini, apalagi kita sudah ada tim saber pungli,” katanya.
Orang nomor satu di Kota Bogor ini berharap kota yang dipimpinnya aman dan bebas dari praktik pungli yang selama ini menjadi budaya yang mengakar. “Saya pengen di Bogor ini tidak ada pungli apalagi di fasilitas-fasilitas publik, karena belum tentu yang kena pungli ini orang yang punya,” jelasnya.
(mam/b/els/dit)
