METROPOLITAN – Bupati Bogor Nurhayanti tampaknya mulai memperbaiki kinerja bawahannya setelah masuk sebagai penyimpan saldo terbesar di perbankan urutan dua versi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) dengan nilai sebesar Rp833,2 miliar. Orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini mulai memberi penekanan terhadap bawahannya di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Nurhayanti mengatakan, penekanan ini dilakukan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bogor melakukan percepatan pekerjaan atau kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Sudah kita lakukan melalui surat edaran ke semua OPD, baik secara langsung dan tidak langsung,” kata Nurhayanti.
Menurut dia, untuk dewan yang meminta nilai dana pengendapan diturunkan di angka sebesar Rp400 miliar, itu memang tengah diusahakan melalui percepatan pekerjaan atau penyerapan anggaran di APBD Kabupaten Bogor hingga 2018. “Iya, kita akan lakukan dengan cara percepatan pekerjaan sampai 2018,” ucapnya.
Disisi lain, ia menjelaskan, sebenarnya dana mengendap itu terjadi karena masih ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemkab Bogor. SILPA itu sendiri terjadi karena adanya over target, efesiensi dan dana perawatan sebesar lima persen dari kegiatan yang belum dikeluarkan.
Sehingga dari nilai yang direlase DJPK Kemenkeu, nantinya akan berkurang dengan sendirinya. “Ini masih terus berjalan dan akan berkurang dengan sendirinya. Apalagi akan keluar juga gaji pegawai di bulan ini,” ujarnya.
(rez/b/els/run)
