METROPOLITAN - Lima tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bekerja mendapatkan penilaian CC alias cukup baik. Tak terealisasinya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor jadi faktor penilaian yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Hal itupun mendapat kritikan pedas dari Direktur Budget Center Analysis (BCA), Uchok Sky Khadafi.
Uchok menilai, kecilnya nilai yang diperoleh Pemkab Bogor ditenggarai karena lebih memilih menyimpan uang APBD di perbankan. Maka, sudah sewajarnya jika nilai CC diberikan Menpan-RB. ”Wajar kalau CC. Malah seharusnya kasih nilai D atau E saja,” kata Uchok. Uchok juga meminta, Bupati Bogor Nurhayanti sudah sepatutnya menindaklanjuti hasil penilaian ini. Sebab, keledai saja jatuh ke kubangan hanya mau sekali, masa Pemkab Bogor jatuh di penilaian yang sama hingga enam kali. ”Jangan diulang, masa kalah sama keledai. Malu sama rakyat,” pintanya. Menurut dia, Menpan-RB tak hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Pemkab Bogor, melainkan memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan terkait penilaian yang diberikan teraebut. ”Jadi jangan heran kalau DAK nanti bisa dipangkas. Nilainya saja kecil terus. Ingat, uang yang diberikan harus kembali kepada rakyat bukannya dibungakan,” ucapnya. Dirinya menambahkan, selain penyetopan DAK, Pemkab Bogor pun bisa mengalami ketidakpercayaan dari investor. Sebab, tak ada investor yang mau jika kegiatan dilakukan hanya setengah-setengah. ”Mana ada investor yang mau. Saya yakin investor pikir dua kali untuk berinvestasi di Kabupaten Bogor,” ujar dia. Menanggapi hal itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengaku telah meminta kepada seluruh OPD untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemkab Bogor, sehingga dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. ”Saya sudah perintahkan semuanya agar mempercepat kinerja. Bahkan, melalui inspektorat kita akan menyelenggarakan pelatihan mengenai Sakip/Lakip setiap tahunnya,” ujarnya. Sebelumnya, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Didid Noordiatmoko mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pemkab Bogor masih menempati predikat dengan nilai CC. “Artinya perlu dilakukan perubahan yang mengarah menjadi lebih baik terhadap pemerintahan yang kini dipimpin Bupati Bogor Nurhayanti,” katanya. Menurut dia, sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi ini, bagaimana cara membuat pemerintah yang efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen kinerja. “Untuk Pemkab Bogor, penerapan manajemen kinerja ini masih berupa dokumentasi. Memang dokumennya sudah dibuat benar tetapi itu tidak cukup karena harus ditunjang implementasinya,” ucapnya. Didid mengatakan, untuk itu dengan penerapan sistem tersebut bagaimana membuat perencanaan yang berorientasi dan fokus pada masyarakat. Seperti, tak sekadar membuat program kegiatan melainkan program kegiatan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bogor. “Bagaimana anggaran itu dialokasikan pada program yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, Jokowi selalu menyerukan money follow program, program follow rishar, uang itu harus mengarah pada hasil, saya melihat Pemkab Bogor manajemen pemerintahnya belum terlihat ke sana,” tutur dia. (rez/b/els/dit)
