METROPOLITAN - DPRD Kabupaten Bogor mengembalikan berkas permohonan tambahan modal untuk PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan PT Bank Jabar Banten (BJB). Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor M Rizki mengatakan, berkas pengajuan Penyertaan Modal Perusahaan (PMP) Rp33,7 miliar sudah diserahkan kembali kepada dua perusahaan pelat merah tersebut.
Saat ini pembahasan akhir yang dilakukan Pansus PMP sudah sepakat untuk tidak menggelontorkan tambahan modal. Selain kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang saat ini tengah mengalami defisit, PT LKM belum bisa meyakinkan DPRD Kabupaten Bogor.
“Ada satu cabang yang memiliki Non Performing Loan (NPL) atau kredit macetnya mencapai 98 persen. Artinya, hampir semua kredit bermasalah. Masa kita mau ngasih modal ke tempat yang salah, mau nitip amanat rakyat tetapi kepada orang yang tidak pas,” cetus politisi Gerindra itu.
Untuk BJB, ia mengaku telah mengembalikan berkas karena saat pemaparan ada temuan. Menurutnya, sebagian besar nasabah yang saat ini diberikan pinjaman merupakan konsumen produktif atau kontraktor lokal yang tidak memiliki modal namun mengagunkan Surat Perintah Kerja (SPK). “Heran saya lihat pelaku UKM yang merintis usaha sendiri itu porsinya hanya dua persen. Buat apa memberikan penyertaan modal kalau ngasih makan kontraktor yang tak punya modal,” bebernya.
Ia menegaskan, semua anggota pansus tidak mengizinkan atau menolak Raperda PMP. Apalagi ada beberapa manajemen yang dianggap kurang pas untuk dapat memajukan perusahaan.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor Arman Jaya menilai DPRD belum sepenuhnya melakukan penolakan pengajuan tambahan modal. Hanya saja ada beberapa hal yang masih diperlukan untuk dilengkapi. “Tidak masalah, kewenangan ada di dewan tapi itu ada izin bersyarat yang dikeluarkan OJK dan berakhir 2018. Jika tidak dipenuhi, OJK bisa mencabut izin bersyarat tersebut,” kata Arman.
Apalagi yang berkaitan dengan pendirian perusahaan tersebut bukan hanya Pemkab Bogor saja, tetapi sahamnya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. “Sudah ada deviden yang masuk, jika dihitung sudah banyak,” pungkasnya.
(bo/els/ run)
