METROPOLITAN – Setelah mengalami kekosongan beberapa lama, akhirnya Pemerintah Kota Bogor membuka lelang jabatan (open bidding). Lelang ini untuk mengisi empat jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Bogor, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Lingkungan Hidup. Empat dinas tersebut belum memiliki kepala dinas setelah Pemkot Bogor menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor Fetty Qondarsyah mengatakan, dalam proses open bidding tersebut pihaknya membuka kesempatan bagi calon peserta yang pernah menjalani open bidding sebelumnya. Namun bagi mereka yang pernah mengikutinya, dapat langsung mendaftar dengan hanya menyampaikan visi dan misi saja. Karena nilai assesment fit and proper test sampai dengan tes kesehatan sudah dilakukan dan masih dapat digunakan. “Untuk kemarin yang sempat mengikuti open bidding juga berkesempatan ikut kembali. Secara keseluruhan prosesnya sama dengan open bidding sebelumnya,” ujarnya kepada Metropolitan.
Ia mengaku membutuhkan empat kandidat pada setiap jabatan. Jika semuanya melengkapi persyaratan dan dinyatakan lolos, pelantikan akan dilakukan Maret mendatang. “Pengumuman dibukanya pendaftaran open bidding telah disiarkan secara serentak di media lokal dan web resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor,” terangnya.
Fetty menambahkan, masa pendaftaran dibuka selama 15 hari kerja. Kemudian, jika dalam waktu 15 hari kerja kandidatnya belum terkumpul sesuai standar minimal, maka masa pendaftarannya akan diperpanjang selama 15 hari kerja. “Kalau tidak terpenuhi maka diperpanjang, karena targetnya untuk satu jabatan minimal ada empat orang kandidat,” paparnya.
Dalam masa seleksi, Fetty mengaku setiap kandidat akan berhadapan dengan tim pansel yang berjumlah lima orang, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat sebagai Ketua Pansel, dirinya sebagai sekretaris pansel dan tiga orang anggota pansel yakni Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini, Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Yayat Supriatna, serta Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat Muhammad Solihin.
Sementara itu Walikota Bogor Bima Arya menginginkan kepala dinas yang mengisi empat jabatan kosong tersebut seseorang yang visioner dan bertanggung jawab. Sehingga dinas tersebut bisa lebih maju dan berkembang. “Saya pengen kepala dinasnya yang tahu setiap permasalahan di setiap dinas tersebut, sehingga bisa memimpin dinasnya dengan baik,” katanya.
Dengan open bidding tersebut memang tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah pejabat yang berasal dari luar Kota Bogor. Namun Bima berharap putra daerah Kota Bogor yang menjadi kepala dinas tersebut. “Ya, kalau putra daerah asli pasti mengetahui kondisi yang ada, tetapi kalau dari luar belum tentu dia mengetahui setiap permasalahan yang ada,” jelasnya. (mam/b/els/dit)
