1.204 Proyek Belum Dilelang, DPRD Tegur Kadis PUPR

 METROPOLITAN – Percepatan pembangunan yang dicanangkan Bupati Bogor Nurhayanti bakal terganjal. Sebab, dari 1.204 ke­giatan pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp873 miliar di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabu­paten Bogor, belum ada satu pun kegiatan pembangunan yang ma­suk daftar lelang di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP­BJ) pada Sekretariat Daerah (Set­da) Kabupaten Bogor.

Hal tersebut pun langsung disi­kapi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal. Menurut politisi Golkar ini, ­pihaknya akan mempertanyakan terkait persiapan kegiatan lelang pembangunan di dalam ­rapat kerja bersama PUPR. Karena, sudah seharusnya peren­canaan pembangunan dilakukan pada tahun sebelumnya. “Kita akan tegur di rapat kerja ­nanti. Kenapa belum dilelangkan,” kata Wawan.­

Ia juga mengaku, mendukung penuh penekanan yang dibe­rikan Bupati Bogor Nurhayan­ti melalui Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar be­berapa waktu lalu, bahwa lelang itu dilaksanakan di awal bulan. Karenannya, tidak bo­leh ada alasan lagi kegiatan-kegiatan pembangunan yang terlambat dilelangkan atau sampai tak dilelangkan. “Ka­mi minta PUPR mengikuti permintaan Sekda,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala PUPR Kabupaten Bogor Yani Hasan membenarkan, jika kegiatan pembangunan yang masuk ke dalam APBD 2017 Kabu­paten Bogor belum masuk daftar lelang BLPBJ Kabupaten Bogor. Namun demikian, se­banyak 66 kegiatan pembangu­nan sudah masuk ke dalam perencanaan konsultan. “Kami sudah masuk konsultan perencanaan dan mereka biasanya bekerja selama satu bulan. Diperkirakan, 66 ke­giatan itu selesai di perteng­ahan Maret dan mudah-mu­dahan mereka bisa lebih cepat selesai,” kata Yani.

Menurut Yani, jika melihat riwayat pelelangan kegiatan pekerjaan di Dinas PUPR Ka­bupaten Bogor, dalam satu kali pelelangan ada 40 kegia­tan pembangunan yang masuk ke daftar lelang di BPLBJ Ka­bupaten Bogor. Diperkirakan, dalam melelangkan kegiatan di dinasnya dibutuhkan 20 kali melelangkan ke BPLBJ. Sementara, satu kali melelang­kan kegiatan membutuhkan waktu dua minggu. “Memang harus cepat dilelangkan. Namun untuk kapannya rampung be­lum bisa ditargetkan. Soalnya, tidak mungkin diisi oleh PUPR saja, tetapi akan diisi Disdik dan OPD lainnya juga,” ucap dia.

Meski begitu, saat ini pihaknya tengah memprioritaskan ke­giatan pekerjaan pembangu­nan yang membutuhkan waktu cukup lama. Sedangkan, untuk kegiatan pekerjaan yang membutuhkan waktu hanya tiga bulan akan dilelangkan di akhir-akhir. “Kita prioritaskan pekerjaan yang butuh waktu cukup lama dulu,” pungkasnya.

 (rez/b/els/dit)