METROPOLITAN - Peran perguruan swasta dalam membentuk kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor memang patut diperhitungkan. Dari total 6.898 sekolah di Bumi Tegar Beriman, sebanyak 5.106 sekolahan dikelola swasta. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran perguruan swasta dalam membentuk generasi bangsa yang cerdas, terdidik dan berkualitas.
“Jumlah ini menunjukkan jika lembaga pendidikan yang dikelola swasta lebih banyak daripada sekolah negeri. Sehing ga, pemberdayaan peran perguruan swasta sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan sangat penting dan strategis,” kata Bupati Bogor Nurhayanti usai menghadiri Muskernas Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Ruang Serbaguna 1 Gedung Setda, Kabupaten Bogor.
Menurut dia, saat ini bidang pendidikan tengah dihadapkan pada perubahan dan tantangan strategis yang berkaitan dengan kompleksitas perkembangan demokrasi, desentralisasi dan globalisasi. Menjawab hal tersebut, pihaknya akan mengupayakan untuk mengarah pada strategi pemberian layanan pendidikan yang profesional, terjangkau dan mampu memenuhi hak pendidikan seluruh warga tanpa terkecuali. “Kita akan upayakan mengarah pada strategi pemberian layanan hingga kalangan prasejahtera,” ucapnya.
Untuk mendukung perkembangan perguruan swasta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah melaksanakan program Bosda berupa pemberian subsidi honor guru sebesar Rp14,7 miliar per tahun, termasuk di lingkungan Kementerian Agama. “Kita keluarkan per tahun di luar hibah,” imbuh dia.
Ia juga meminta komitmen BMPS merealisasikan tanggung jawab kemanusiaan, kebudayaan serta peradaban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi para peserta didik untuk menjadi pintar. “Kita juga minta peserta didik dapat dijadikan bagian dari generasi yang siap mengatasi persoalan dirinya dan bangsanya dalam mengemban tanggung jawab sebagai warga bangsa dan masyarakat dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, peran perguruan swasta dalam membentuk kualitas pendidikan di Jawa Barat sangatlah penting. Sebab, sebanyak 55 persen siswa SMA/SMK di Jawa Barat tercatat mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Sehingga, pendidikan menjadi sebuah kebutuhan supraesensial dan kemajuan bagi sebuah bangsa. “Makanya pemerintah tak ada pilihan lain selain menyamakan persamaan perhatian perguruan negeri dengan swasta. Walaupun sebenarnya angkanya sudah mendekati imbang sekarang, yakni 50:50 persen,” tutupnya.
(rez/b/els/dit/run)
