SPI Pesimis PDJT Dapat Investor

METROPOLITAN – Satuan Pengawas Internal (SPI) Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor tak percaya bahwa perusahaan yang mengelola bus TransPakuan ini bisa mendapat investor. Sebab bukan hanya persoalan anggaran saja, perusahaan pelat me­rah ini kini tengah menghadapi konflik internal yang hingga kini belum terselesaikan.

Kepala Bagian SPI Tri Handoyo mengatakan, ada silang penda­pat di PDJT sehingga ada se­bagian yang tetap beroperasi. Menurut dia, konflik internal membuat para pegawai PDJT tidak satu suara. Namun, dirinya enggan memaparkan lebih jauh pihak mana saja yang berbeda pendapat hasil rapat yang sem­pat dilaksanakan internal PDJT. “Sebenarnya masih ada silang pendapat. Jadi yang mau jalan ya jalan, yang nggak ya nggak,” ujarnya kepada Metropolitan.

Ia mengaku pesimis akan ada investor di bidang transpor­tasi yang akan berinvestasi di PDJT meski statusnya berubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) itu. Sebab, investor di bidang transportasi tak akan minat menanamkan modalnya jika tak ada dana subsidi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bo­gor. “Kalau investor di bidang transportasi tanpa ada kejela­san subsidi dari pemkot, pasti tidak mau,” terangnya.

Tri juga mengatakan, jasa trans­portasi massal seperti bus Trans­Pakuan sudah pasti merugi. Hal itu merupakan penyebab sulitnya mendapatkan investor bidang transportasi. Namun, ia menga­takan, tidak menutup kemun­gkinan investasi tersebut datan­gnya dari investor bidang lain. “Tetapi kalau investor di bidang lain tidak menutup kemungkinan. Sekarang transportasi massal yang seperti ini su dah pasti rugi. Siapa sih yang mau rugi tanpa disubsidi?” paparnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin men­jelaskan, dirinya sepakat jika PDJT dibubarkan. Pembubaran tersebut bisa menjadi solusi dari kerugian yang terus dial­ami PDJT. “Pembubaran terse­but diartikannya sebagai rege­nerasi, yaitu membuat mana­jemen baru dan membuat badan hukum baru jika memang statusnya diubah menjadi Per­seroda,” katanya.

Politisi Gerindra ini menilai ada banyak faktor yang mem­buat kondisi sebuah perusa­haan menjadi tak sehat. Mulai dari faktor internal hingga bisnis plan yang tak matang. Namun sejak 2007, kondisi PDJT sudah sakit. Padahal setidaknya Pemkot Bogor telah mengge­lontorkan dana sekitar Rp10 miliar kepada perusahaan ter­sebut. “Karena kemarin sempat mengadu bahwa mereka belum dapat gaji selama tiga bulan,” jelasnya.

Jenal menilai minimnya eva­luasi badan pengawas PDJT juga menjadi salah satu poin permasalahan. Sebab, menurut­nya, ada salah satu koridor yang setiap hari penumpangnya ter­bilang sepi. Padahal, perusa­haan harus tetap mengeluarkan dana untuk membeli bensin dan menggaji pegawai. “Koridor Ciawi itu setiap hari tidak ada penumpangnya tapi tidak pernah dievaluasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, harus ada juga sistem yang mengecek sinkronisasi antara biaya opera­sional dengan pendapatan. Sebab, pendapatan PDJT selama ini hanya dari hasil penjualan tiket. Jika tidak diawasi maka akan rentan terjadi penyelewengan.

(mam/c/els/run)