Minggu, 21 Desember 2025

DPRD Desak Pemkab Garap Pariwisata Botim

- Rabu, 8 Maret 2017 | 09:35 WIB

METROPOLITAN – Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Bogor sebentar lagi akan memulai kajian layak atau tidaknya wi­layah Bogor Timur (Botim) menjadi Dae­rah Otonomi Baru (DOB). Anggota Ko­misi III DPRD Kabupaten Bogor Adi Suwardi mengungkapkan sejumlah potensi di wilayah ter­sebut. Menurut dia, semua orang sudah mengetahui bahwa wilayah Botim merupakan ka­wasan industri di Kabupaten Bogor. ­

Dari tujuh kecamatan yang ada, tiga di antaranya sangat dominan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkab Bogor. Yakni Ci­leungsi, Gunungputri serta Klapanunggal. “Di timur ini ada tiga kecamatan yang dominan. Potensinya yang hingga kini masih jauh sempurna bagi pe­masukan pemda ya industrinya,” kata Adi.

Menurut anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 ini, pemasukan Botim bukan hanya dari sektor industri saja. Ada potensi dari segi pariwi­sata dan galian C yang belum tergarap secara maksimal oleh pemerintah daerah. “Yang jelas potensinya masih banyak, cuma tidak termonitor oleh pemerintah karena luasan dae­rahnya. Sehingga saya punya keyakinan jika sudah ada pe­mekaran, semua potensi yang ada di timur ini dipastikan akan lebih maksimal,” ucapnya.

Di sisi lain, politisi Gerindra ini menjelaskan asal mula mun­culnya rencana pemekaran Botim ini berangkat dari ke­cemburuan sosial. Masyarakat di wilayah Botim merasa tak diprioritaskan pemerintah dari sektor infrastruktur, pen­didikan dan ekonomi. Berbeda halnya dengan pendapatan yang diberikan dari potensi Botim. “Justru munculnya ren­cana ini karena masyarakat merasakan kecemburuan so­sial. Mereka merasa tertinggal dengan wilayah lain. Melalui pemekaran ini mereka berha­rap potensi yang ada bisa di­kembangkan,” jelas dia.

Namun, sambung Adi, ka­rena saat ini rencana pemeka­ran Botim sudah masuk Ren­cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor. Diharapkan potensi yang tengah dikaji Pemkab Bogor dapat dijawab secara faktual dan ilmiah. Se­perti apa alasan diterima atau tidaknya rencana pemekaran tersebut. “Kalau layak atau tidak, tetap harus dijelaksan kete­rangannya seperti apa. Harus betul-betul real penilaiannya,” tuturnya.

Adi menambahkan, jumlah penduduk yang ada di wilayah Bogor Timur sudah sangat signifikan atau memungkinkan untuk dilakukan pemekaran. Sebab, sepengetahuannya, di wilayah Kecamatan Gunung­putri saja warga yang terdata ada 200 ribu jiwa lebih. Belum lagi di enam kecamatan lainnya. “Di timur itu yang padat Gunungputri, Cileungsi dan Klapanunggal. Saya rasa dari jumlah penduduk dan luasan wilayah sudah memungkinkan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Ko­misi IV DPRD Kabupaten Bogor Amin Sugandi yang juga be­rasal dari Dapil 2 berharap rencana pemekaran Botim dapat direalisasikan pemerin­tah pusat. Sebab, warga Su­kamakmur, Tanjungsari dan Cariu harus berdarah-darah hanya untuk mengurus surat-menyurat sebagai warga ne­gara. Sebab, semua terpusat di Cibinong. “Semua ada di Cibinong, tetapi tidak ada sub pusat pemerintahan. Kecama­tan tidak cukup. Masyarakat Botim ingin punya aksesibilitas yang lebih mudah dan infra­struktur yang baik. Sekarang jalan-jalan saya sangat banyak yang sudah rusak, tetapi pembangunan setiap tahunnya selalu ada di wilayah tengah,” tutupnya.

(rez/b/els/run)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X