METROPOLITAN – Gunjang-ganjing rencana perombakan komposisi jabatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu terus berlanjut. Keberatan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Bogor lantaran tak bisa memasukkan salah satu anggotanya menjadi ketua komisi pun sudah sampai di telinga Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi.
Lelaki yang akrab disapa Jaro Ade ini mengatakan, sebenarnya dari format lama untuk fraksi PDIP sudah terakomodasi melalui sekretaris komisi IV DPRD. Dari hasil pembahasan pun, untuk porsi pimpinan komisi tidak ada yang berubah sesuai dengan format lama. “Bukan persoalan pimpinan, melainkan kedepankan kolektif kolegial yang pada akhirnya ketua, wakil dan sekretaris tidak mungkin bisa bekerja tanpa dukungan anggota,” kata Jaro.
Menurut Jaro, melakukan aksi Walk Out (WO) merupakan hal biasa yang dilakukan setiap fraksi. Karena, bukan hanya fraksi PDIP, fraksi Golkar pun pernah melakukan hal yang sama saat tengah melakukan rapat internal DPRD. Sehingga, ia memahami apa yang dilakukan fraksi PDIP dan menghormati keputusan yang sudah dibuat (melakukan WO). “Itu hanya dinamika, tapi pada akhirnya saya anggap tidak ada persoalan dan bisa dipahami semuanya,” ucap dia.
Jaro melanjutkan, sejauh ini untuk fraksi PDIP yang sudah terakomodasi baru di sekretaris komisi IV DPRD Kabupaten Bogor. Sehingga, ada satu lagi jatah yang akan diberikan melalui pimpinan Badan Kehormatan Dewan (BKD). “Kita mengedepankan kebersamaan dan kita sudah sepakat bersama tidak mengganggu porsi pimpinan dulu yang dijabat unsur masing-masing fraksi. Saya yakin bahwa teman-teman sepakat unsur pimpinan di BKD salah satunya dari PDIP,” ujarnya.
Sekadar diketahui, ada pun struktur pimpinan yang sudah diploting sesuai hasil kesepakatan bersama. Di antaranya, fraksi Golkar mendapatkan dua kursi di ketua komisi 3 dan wakil ketua komisi 2. Fraksi Gerindra mendapatkan dua kursi di ketua komisi 1 dan wakil ketua komisi 4. Fraksi PPP mendapatkan dua kursi di ketua komisi 2 dan wakil balegda. Fraksi PKS mendapatkan dua kursi di ketua komisi 4 dan sekretaris komisi 3. Fraksi Demokrat mendapatkan dua kursi di sekretaris komisi 2 dan wakil komisi 1. Lalu, Fraksi Restorasi Kebangsaan mendapatkan satu kursi di sekretaris komisi 1. Fraksi Hanura mendapatkan satu kursi di wakil ketua komisi 3. Fraksi PAN mendapatkan satu kursi di ketua balega. Fraksi PDIP mendapatkan satu kursi di sekretaris komisi 4.
Sebelumnya, di balik rencana perombakan komposisi jabatan AKD DPRD Kabupaten Bogor, memunculkan fakta baru. Kabarnya, dalam rapat internal pembahasan atau penentuan AKD baru yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bogor melakukan WO.
Informasi yang dihimpun Metropolitan, WO yang dilakukan partai berlambang moncong putih itu karena keberatan akibat tidak bisa memasukkan salah satu anggotanya menjadi ketua komisi. Hal tersebut diyakini karena Budi Sembiring cs mengalami kekalahan dalam melakukan lobi-lobi politik terhadap fraksi lain. “Iya, karena nggak bisa masukin anggotanya jadi ketua, makanya pada WO,” kata sumber Metropolitan yang namanya enggan dikorankan tersebut.
Menanggapi hal itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bogor Saptariyani membenarkan WO yang dilakukan fraksinya. Namun, sayangnya ia enggan membeberkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. “Iya, WO. Tetapi mending tanya ketua fraksi saja, sebab persoalan ini mah kebijakan dari fraksi,” kata Sapta saat dihubungi melalui telepon selulernya.
(rez/b/els/dit)
