METROPOLITAN – Sejumlah pembangunan di Kabupaten Bogor dipastikan bakal mengalami perlambatan atau terancam molor di tahun ini. Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Kabupaten Bogor Yayat Supriatna menuturkan, namanya kegiatan pekerjaan fisik jika dikerjakan pada bulan puasa, dan namanya manusia ada yang mengerjakan dan ada pula yang stagnan (terhenti). Belum lagi, jika orang Indonesia seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri mereka akan pulang ke kampung halamannya. Sehingga, dengan itu, sejumlah pembangunan yang seharusnya mengalami progres setiap harinya dipastikan tak berjalan jika sistem para pekerjanya menerapkan hal yang seperti itu. “Kebiasaan rekanan dan pekerja ya pasti molor lah. Ada pengaruh, namun tidak berarti bisa mundur,” kata Yayat saat ditemui, kemarin.
Namun, melakukan pengecekan on the spot ke lapangan masih menjadi solusi percepatan pembangunan. Karena, dari yang sebelum-belumnya hal tersebut sangat berdampak banyak terhadap pengerjaan kegiatan. “Mudah-mudahan tahun ini pak sekda masih melakukan hal yang sama. Soalnya harus tetap dilakukan dorongan-dorongan seperti ini,” ucap dia.
Yayat juga tak mengelak jika tahun sebelumnya masih ada pekerjaan yang tak selesai tepat waktu, bahkan terbengkali. Akan tetapi, dengan pengerjaan kegiatan yang diperkirakan membutuhkan waktu selama tiga bulan, hal tersebut masih bisa terkejar hingga akhir tahun nanti. “Kalau data saya tidak hafal. Namun kebanyakan dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Intinya yang harus digenjot percepatan pembangunanya Dinas PUPR, Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan, sedangkan yang lainnya merupakan dinas pelengkap saja,” ujar Yayat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam mengaku, telah menyerahkan sebanyak 170 paket pekerjaan fisik yang menggunakan dana APBD 2017. Ia menargetkan, usai Hari Raya Idul Fitri, pekerjaan bisa dimulai. “Itu semua pekerjaan fisik. Sementara untuk yang nonfisik itu sudah selesai. Harapan kita, yang fisik bisa selesai saat puasa dan setelah Lebaran bisa langsung dikerjakan,” kata LuthfieDisdik sendiri, memiliki anggaran sarana dan prasarana dalam APBD 2017 sebesar Rp180 miliar. “Sebenarnya itu lebih sedikit daripada tahun lalu, tapi kami optimis bisa lebih banyak pekerjaannya karena DAK cukup banyak,” ujarnya.
Sementara itu, dua dinas yang dicap lamban akhirnya menyerahkan sebanyak 222 paket kegiatan lelang ke ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor. Kepala BLPBJ Kabupaten Bogor Budi Cahyadi Wiryadi mengatakan, dari 222 paket yang diserahkan kepada pihaknya, merupakan kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Dengan rincian, 115 paket dari Dinas PUPR dan 107 paket dari Disdik. “Untuk Disdik kegiatan raung kelas baru (RKB) dan rehab gedung sekolah. Kalau PUPR 59 kegiatan fisik pengairan dan 56 jalan, jembatan dan tebingan,” kata lelaki yang akrab disapa Budi CW.
Namun demikian, diingatkan Budi, 206 paket kegiatan ini masih bersifat sementara. Sebab, masih ada beberapa tahap lagi sebelum kegiatan itu ditayang lelangkan. Seperti, masih ada proses rapat persiapan pengadaan hingga pertemuan antara pihaknya dengan PPK kegiatan untuk memeriksa isi paket yang disampaikan. “Kita lihat dulu kesiapan administrasi lelangnya,” ucap dia.
Sehingga, dilanjutkan dia, jika data yang disampaikan sudah valid atau sesuai persyaratan, pihaknya secara otomatis akan melelangkan kegiatan itu pada hari berikutnya setelah pertemuan dilaksanakan. Akan tetapi, jika persyaratan paket yang disampaikan tidak lengkap, maka pihaknya akan mengembalikan lagi usulan kegiatan yang disampaikan. “Kalau itu sudah oke atau valid bisa langsung tayang besoknya juga. Kalau tidak lengkap kita meminta agar dilengkapi dulu persyaratannya,” ujarnya.
(rez/b/els/run)
