METROPOLITAN – Ketidak­jelasan pengelolaan Terminal Baranangsiang oleh Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor men­jadi salah satu poin evaluasi kinerja Wali Kota Bogor 2016. Sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mengatakan terminal tipe A akan diambil alih pemerintah pusat. Namun, hingga kini Ter­minal Baranangsiang masih dikelola Pemkot Bogor. Ketua Panitia Khusus (Pan­sus) LKPj Wali Kota Bogor Teguh Rihananto mengatakan, Pemkot Bogor tidak bisa mengambil langkah tegas terkait pengelolaan Terminal Baranangsiang. Sebab melihat kondisi terminal kebanggaan warga Kota Bogor ini sangat memprihatinkan. “Terminal Baranangsiang itu pernah menjadi terminal terbaik se-Asia Tenggara tapi lihat kon­disinya seperti itu sangat memprihatinkan,” ujarnya kepada Metropolitan. Terkait pengembalian termi­nal oleh Badan Pengelola Trans­portasi Jabodetabek (BPTJ) kepada Pemkot Bogor harus dipertegas. Sebab, menurut Teguh, sesuai UU terminal tipe A harusnya diambil pemerintah pusat. “Ini kan harus diperta­nyakan kenapa dibalikkan kembali terminal ini. Nanti kalau kita bangun mengguna­kan APBD sedangkan asetnya milik pemerintah pusat, kita menyalahi aturan,” terangnya.Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, BPTJ mengembalikan pengelolaan terminal ke pemkot. Namun ia tidak mengetahui alasan BPTJ mengembalikan terminal tipe A yang dimiliki Kota Bogor tersebut. “Saya sudah menan­datangani dokumen penyera­han, tetapi kemudian ada kemungkinan pemerintah pusat menyerahkan pengelo­laannya kembali kepada pem­kot,” paparnya. Pemkot Bogor, kata Bima, sedang melakukan komuni­kasi kembali melalui BPTJ un­tuk meminta klarifikasi dan penjelasan Kemenhub terkait rencana tersebut. Sebab, pem­kot ingin sesegera mungkin melakukan optimalisasi Termi­nal Baranangsiang. “Soal mengapa kemudian Kemenhub mengembalikan pengelolaan kepada kita, masih akan dikla­rifikasi,” katanya. Keinginan Bima agar Termi­nal Baranangsiang kembali dikelola pemkot bukan tanpa alasan. Sebab, kondisi terminal yang menjadi etalase Kota Hujan itu kini sangat kumuh dan terbengkalai. Sejumlah fasilitas umum se­perti jalan, tempat istirahat dan loket bus, sudah rusak tidak terurus. “Jika memang tetap dikelola pusat, berdasarkan undang-undang. Tetapi untuk fasilitas penunjang lain-lain bisa dikelola oleh pemkot ka­rena pusat pun tidak memiliki SDM,” pungkasnya. (mam/b/els/run)