Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Rakhmawati menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT). Di bawah kepemimpinannya, PDJT akan kembali beroperasi. Rakhmawati akan menyeleksi sejumlah karyawan PDJT lantaran hanya lima bus saja yang akan beroperasi.
Saat ditemui Metropolitan, Rahkmawati mengaku akan segera melakukan konsolidasi dengan sejumlah karyawan PDJT untuk membahas pengoperasian sejumlah bus TansPakuan. Hal itu karena ia akan menunjuk sejumlah karyawan untuk mengoperasikan bus-bus tersebut.
”Memang perlu ada pembicaraan awal untuk membahas operasional PDJT ini. Sebab tidak semua bus nantinya akan dioperasikan dan hanya lima unit bus saja yang dioperasikan,” ujarnya di Balai Kota Bogor, kemarin.
Dalam mengoperasikan bus-bus TransPakuan tersebut, Rakhmawati akan membuat komitmen dengan sejumlah karyawan PDJT mulai teknis operasional hingga keseriusan karyawan membangun kembali PDJT yang sudah bangkrut tersebut. Bahkan, ia akan menyeleksi sejumlah karyawan untuk kembali bekerja. Karena dengan lima unit bus yang akan dioperasikan, tidak semua karyawan dapat bekerja seperti semula. ”Ini harus ada pembicaraan dari hati ke hati. Karena tidak semua karyawan dapat bekerja semuanya, maka perlu ada seleksi. Bahkan saya akan buat kesepakatan hitam di atas putih,” terangnya.
Selain itu, sejumlah anggota Dishub pun akan dilibatkan untuk mengawasi operasional TransPakuan. Seperti menempatkan sejumlah anggota Dishub yang nantinya akan ditempatkan di pos kontrol. ”Dengan begitu, semua akan menjadi terkontrol. Sebab, salah satu kebocoran pendapatan ada di teknis operasional,” paparnya.
Terpisah, Kepala Satuan Pengawas Internal PDJT Tri Handoyo menjelaskan, diambilalihnya PDJT oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merupakan tindakan tegas di tengah kondisi PDJT saat ini. Ia meminta Plt Direktur PDJT memperjelas aturan seleksi karena permasalahan dengan sejumlah karyawan belum selesai. ”Seharusnya masalahnya diselesaikan satu-satu karena permasalahan dengan sejumlah karyawan pun belum diselesaikan,” katanya.
Tri juga meminta Rahkmawati agar memprioritaskan 75 karyawan yang telah memperjuangkan PDJT agar tidak dilikuidasi. Mulai dari melakukan konsolidasi, audiensi hingga aksi damai para sejumlah karyawan. ”Kalau benar ada seleksi, maka seharusnya 75 karyawan yang memperjuangkan nasib PDJT harus mendapatkan prioritas. Sebab, merekalah yang benar-benar berjuang dari awal untuk PDJT,” jelasnya.
(mam/b/els/run)
