METROPOLITAN – Rencana diberhentikannya pembangunan Jalur Puncak II atau yang dikenal Jalur Poros Timur dan Tengah, menuai polemik di Kabupaten Bogor. Kepemimpinan Ahmad Heryawan atau Aher sebagai Gubernur Jawa Barat mulai dipertanyakan sejumlah pejabat daerah di Bumi Tegar Beriman.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Saptariyani mengatakan, rencana pembangunan Jalur Puncak II merupakan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Sehingga, untuk apa dibuatkan kajian jika pada akhirnya pembangunan ini harus dihentikan. ”Pak gubernur cari aman dalam pembangunan Jalur Puncak II. Padahal jalur tersebut merupakan salah satu solusi besar untuk mengurai kemacetan di wilayah Puncak,” kata Sapta.
Menurut politisi PDI P itu, salah jika pembangunan Jalur Puncak II ini harus dihentikan. Sebab, pembangunan Jalur Puncak II bukan hanya kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor, me
umumnya yang menggunakan jalan tersebut. “Semua ada konsekuensinya. Ada positif dan negatif. Ini tinggal dibulainkan rakyat Indonesia pada tuhkan keberanian saja dari gubernur,” ucap dia.
Sapta juga menuturkan, dalam setiap pembangunan apalagi langsung bersentuhan dengan masyarakat, sudah tentu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi warga yang hidup di sekitaran bangunan. Sehingga, kenapa mesti terkesan takut akan banyaknya permukiman yang bisa saja berdiri. “Ini sangat wajar kalau ada jalur baru, pasti akan ada juga akses baru dan pasti juga akan ada permukiman hingga ada transportasinya. Saya yakin pembangunan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.
Perempuan berhijab ini juga menilai rencana pelebaran di jalur utama Puncak bukanlah solusi konkret, bahkan cenderung akan menambah angka kemacetan. “Jalan Puncak itu sudah overload, kalau diperlebar malah akan tambah macet. Jadi solusinya ya harus ada ruas jalan baru yaitu Jalur Puncak II,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar mengkaji ulang rencana program kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II. Kajian itu di antaranya terkait manfaat pembangunan dan dampak lingkungan. Sebab, jangan sampai jika jalur itu dibangun menyebabkan dampak untuk Jakarta, dalam hal ini menyebabkan banjir. ”Jadi kemarin sudah dibahas dengan Pak Presiden untuk Puncak II. Presiden minta jangan sampai ketika jalur itu dibangun, otomatis kiri kanan jalannya berubah menjadi permukiman sehingga membuat Jakarta kebanjiran lagi. Kajian itulah yang saat ini sedang kita bahas,” kata Aher.
(rez/b/els/run)
