METROPOLITAN – Keraguan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akhirnya terjawab sudah. Kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RepubIik Indonesia kembali memberikan predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Bogor ke-Pemkab Bogor.
Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, torehan ini menjadi kado manis yang diterima Pemkab Bogor saat merayakan Hari Jadi Bogor (HJB) ke- 535. Sehingga, hasil ini akan dijadikan motivasi ke depan agar tetap bisa mempertahankan predikat yang sudah ditoreh selama dua kali berturut-turut. “Alhamdullilah kami bisa mempertahankan predikat WTP,” kata Nurhayanti.
Menurut dia, bukan tanpa perjuangan hasil predikat WTP ini dapat diraih kembali oleh Pemkab Bogor. Sebab, Pemkab sudah melaksanakan sesuai Standarisasi Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan hingga efektivitas sistem pengendalian lingkungan. Dengan dasar itu, pihaknya dapat diartikan bisa mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang transparan, akuntabel dan profesional. “Raihan ini juga kan salah satu indikator Kabupaten Termaju. Ke depan kita akan tingkatkan terus laporan keuangan menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.
Nurhayanti juga meminta seluruh jajarannya tidak boleh terlena atas perolehan predikat WTP untuk yang kedua kalinya ini. Justru, dari hasil capaiannya ini harus lebih semangat dalam meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bogor. “Kita harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan keuangan,” pintanya.
Perempuan berhijab ini juga tak lupa mendedikasikan hasil capaian ini untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang telah bekerja sama selama ini dengan baik bersama Pemkab Bogor. “Penghargaan ini khusus saya berikan untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi merasa hasil perolehan yang didapat Pemkab Bogor ini merupakan sebuah keseriusan antara DPRD dengan Pemkab Bogor. Di mana, dewan bertugas sebagai penyusun dan pengawasan dengan jajaran eksekutif selaku pengguna anggaran. Sehingga, diharapkan predikat ini bisa dipertahankan dan harus terus ditingkatkan Pemkab Bogor. “Torehan ini harus terus ditingkatkan,” singkatnya.
(rez/b/els/dit)
