METROPOLITAN – Bupati Bogor Nurhayanti tetap optimis silpa tahun ini tak lagi mencapai Rp1 triliun lebih, seperti yang terjadi dua tahun lalu. Meskipun kenyataannya saat ini ada 21 paket gagal lelang dan berdampak Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Nenek tiga cucu itu menjelaskan, gagal lelangnya beberapa proyek lantaran tidak adanya penawar. Bahkan perkembangan terakhir, serapan anggaran sebesar 92,9 persen dari APBD senilai Rp5,79 triliun diperkirakan Silpa-nya di bawah Rp800 miliar.
Mengantisipasi hal itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah berusaha semaksimal mungkin agar jumlah Silpa menurun. Sementara proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor yang nilainya besar direncanakan lelang awal tahun, sehingga tak terjadi deadline waktu pelelangan.
“Doakan saja jangan sampai Silpa. Pak Sekda juga sudah meninjau proyek yang lambat agar pengerjaannya tidak mangkrak,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi III Iswahyudi menuturkan, banyaknya proyek DPUPR yang gagal lelang bakal berpengaruh dengan meningkatnya Silpa di Kabupaten Bogor. Ini harus jadi peringatan bagi DPUPR, khususnya Bupati Bogor Nurhayanti, bahwa pemerintah daerah tidak bisa menyerap anggaran dengan baik. Padahal, setiap proyek sudah ada perencanaan dan konsultannya, sehingga tak ada alasan lagi terjadi gagal lelang. ”Selama ini DPUPR beralasan gagal lelang karena waktu lelang yang mepet, padahal itu alasan klasik,” ujarnya.
Politisi dari Partai Hanura itu berjanji Komisi III akan memanggil DPUPR guna menjelaskan penyebab banyak gagal lelang dan sejauhmana kinerjanya. Data dari ULP pada Oktober 2017, ada 19 proyek batal lelang dan 21 gagal lelang dengan persiapan tujuh paket. Jika tidak dilakukan ke arah perbaikan, tak menutup kemungkinan tujuh paket persiapan juga bakal gagal. “Saat dipanggil Komisi III untuk menanyakan secara konkret sering terjadi proyek yang gagal lelang, kepala DPUPR jarang hadir. Kita juga meminta bupati mengevaluasi kinerja DPUPR yang semakin menurun,” bebernya.
Iswahyudi menambahkan, rencananya minggu depan Komisi III bakal sidak proyek di Kabupaten Bogor yakni pembangunan gedung Setda, tiga proyek dispora, pembangunan jalan di Bojongkulur serta pembangunan jalan di Trunggilis, Kecamatan Cileungsi yang baru 20 persen. Sidak tersebut bertujuan untuk memastikan proyek yang berjalan dan dibiayai pemerintah itu tidak mangkrak dan kualitasnya baik. “Jika ada temuan, dewan bakal memanggil pemenang lelangnya, termasuk bagian perencanaan guna mempertanggungjawabkannya,” tukasnya.
(ads/c/yok/py)
