Defisit Rp717 M, Pemkot Salahkan Dana Perimbangan Pusat

-

METROPOLITAN – Turunnya nilai transfer dana dari pemerintah pusat (dana perimbangan), dituding sebagai salah satu penyebab defisitnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Kota Bogor yang berjum­lah Rp717 miliar. Pada 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat dana Rp1,03 triliun. Sedangkan 2018 turun menjadi Rp982 miliar.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi menuturkan, penurunan itu disebabkan penerimaan negara yang tidak sesuai harapan.

 Bahkan tidak menutup kemun­gkinan, jumlah dana pe­rimbangan itu kembali meny­usut, tergantung realisasi pe­nerimaan negara di akhir tahun ini. Jika rasionalisasi belanja tidak maksimal, ujung-ujung­nya angka defisit pasti akan naik. ”Pengaruhnya sangat signifikan, sekarang RAPBD masih defisit. Belum lagi ada kemungkinan dana pe­rimbangan turun. Pastinya akan makin bengkak. Ketergan­tungan pendapatan daerah Kota Bogor terhadap dana perimbangan juga kan men­capai 67 persen,” katanya.

Untuk dana perimbangan, dari pos Dana Alokasi Khu­sus (DAK) alokasi sementara untuk Pemkot Bogor sebesar Rp191 miliar. Sementara pos Dana Alokasi Umum (DAU) Rp791 miliar atau selurunya mencapai Rp1,05 triliun. Se­dangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor hanya mampu menyumbang 33 persen atau Rp848 miliar dari total target pendapatan daerah dalam RAPBD 2018 sejumlah Rp2,083 triliun. ”Dari tahun ke tahun, memang besar ketergantungan pada dana perimbangan, meski proyeksi target PAD 2018 naik cukup besar dibanding tahun ini,” tuturnya.

Kenaikan PAD itu, sambung Lia, didukung target penda­patan pajak daerah yang men­capai Rp59,6 miliar, serta lain-lain PAD yang dipisahkan Rp241,3 miliar atau naik Rp75,5 miliar dari tahun 2017. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp204,2 mi­liar.

Untuk menutup defisit, kata dia, upaya yang dilakukan adalah menaikkan target penda­patan dan rasionalisasi be­lanja. ”Saat ini masih pemba­hasan per komisi di DPRD. Setidaknya pertengah Desem­ber ini, udah balance (seimbang, red). Karena evaluasi di guber­nur juga perlu 15 hari kerja,” tandasnya.

Meski masih defisit, pemkot mengklaim proporsi belanja langsung (pembangunan fisik) mencapai 59 persen, dan be­lanja tidak langsung (gaji pe­gawai) 41 persen. Dalam RAPBD 2017, pos belanja tidak langs­ung mencapai Rp1,16 triliun. Sementara belanja langsung Rp1,7 triliun.

Terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor Adityawarman menyatakan, dalam mera­sionalisasi anggaran, khus­usnya pos belanja daerah, Pemkot jangan sampai me­mangkas anggaran OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. ”Coba untuk kemaslahatan masyarakat ditingkatkan. Jangan Infra­struktur melulu, namun ujung-ujungnya tidak terserap,” ungkapnya.

Politisi PKS ini menambah­kan, saat ini setiap komisi di DPRD masih melakukan pem­bahasan dengan masing-masing OPD. (ryn/b/els)