Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan DPRD akhirnya menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD 2018 pada Sidang Paripurna di gedung DPRD Kota Bogor, kemarin. Besaran defisit yang mencapai Rp788 miliar itu hilang lantaran belanja daerah dipangkas habis-habisan.
BEBERAPA usulan dalam RAPBD, khususnya pos belanja daerah, memang dipangkas demi menutup defisit yang sempat muncul, yakni mencapai Rp788 miliar. Pos belanja daerah yang diusulkan dalam RAPBD 2018 sekitar Rp2,8 triliun kini dipangkas menjadi Rp2,5 triliun.
Penurunan angka ini terjadi pada komponen yang terdapat dalam pendapatan, seperti belanja tidak langsung yang semula diusulkan Rp1,16 triliun diturunkan menjadi Rp1,13 triliun. Sama halnya dengan belanja langsung yang semula berjumlah Rp1,7 triliun menjadi Rp1,4 triliun.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, ada beberapa aspek yang mengalami pengurangan porsi anggarannya. ”Seperti Dinas Pendidikan ada pengurangan pada aspek penyediaan alat peraga. Lalu, honor yang tidak perlu juga dihemat. Termasuk di dalamnya penundaan beberapa program ke tahun anggaran 2019,” katanya.
Sedangkan target pendapatan daerah naik signifikan, di antaranya RAPBD dengan APBD yang disepakati. Dalam RAPBD, pendapatan daerah ditarget Rp2,083 triliun saat disahkan mengalami kenaikan menjadi Rp2,26 triliun. Kenaikan tersebut diikuti komponen di dalamnya, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diusulkan Rp848 miliar naik menjadi Rp875 miliar. Begitu pula dengan Dana Perimbangan yang naik menjadi Rp1,83 triliun dari semula Rp1,03 triliun. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah mengalami kenaikan dari Rp204,2 miliar menjadi Rp302 miliar.
Politisi PAN itu menjelaskan, secara keseluruhan APBD 2018 naik dibanding APBD tahun ini. Pada 2017, pendapatan daerah ditarget Rp2,01 triliun, sementara belanja daerah berjumlah Rp2,39 triliun. ”Pada 2018, proporsi belanja langsung lebih besar mencapai 55,3 persen dibanding belanja tidak langsung. Sebab, program prioritas, terutama infrastruktur untuk pejalan kaki misalnya, tetap diutamakan,” bebernya.
Menanggapi potensi PAD yang bisa ditargetkan mengalami peningkatan signifikan, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor Heri Cahyono memaparkan, pada 2019 nanti, target PAD bisa dipatok di angka Rp1 triliun. ”Eksekutif pasang target itu, ya pasti bisa mereka kejar bahkan dilampaui. Kami (Banggar, red) sudah membahasnya jika pada 2019 PAD harus ditarget Rp1 triliun. Namun ya kita lihat dulu realisasinya pada 2018,” ungkapnya.
Politisi Golkar ini menambahkan, DPRD mengapresiasi Pemkot Bogor yang bisa dengan cepat mengurangi porsi belanja serta menggenjot potensi pendapatan untuk menutup defisit dalam waktu singkat. ”Sebab dalam kurun waktu kira-kira seminggu, defisit yang ada bisa seimbang dan ditetapkan lalu disahkan,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menjelaskan, banyak anggaran perjalanan dinas yang dipangkas. Selain mengurangi pengeluaran belanja tidak langsung, juga dianggap bisa menambah PAD pajak daerah.
”Kalau kita rapat, misalnya di Bali yang mendapatkan uang kan pemerintah Bali. Nah, makanya nanti rapat-rapat lebih banyak di dalam saja lah agar menjadi pemasukan dari aspek pajaknya. Jangan lupa juga perbanyak kegiatan yang berpotensi mendatangkan wisatawan ke Kota Hujan,” bebernya. (ryn/b/els/py)
