METROPOLITAN - Menjelang akhir tahun, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor melelangkan empat paket nonkontruksi, diantaranya satu PPLPD milik Dispora, dua paket makan dan minum (mamin) dari RSUD Ciawi serta satu paket untuk sewa alat berat di TPA Galuga dari DLH.
Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor Budi Cahyadi Wiryadi mengatakan, di awal tahun sudah ada empat paket yang sudah siap lelang dan semunya itu paket non-kontruksi. Sedangkan 13 paket kontruksi milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor dan sembilang diantaranya merupakan paket proyek eks Dana Alokasi Khusus (DAK) masih dalam proses pemeriksaan pelengkapan. Namun, jika tidak ada kesalahan proyek tersebut bisa di lelang akhir Maret 2017. "DPUPR juga sudah memasukkan berkas sehingga awal Januari sudah bisa tayang karena berkasnya sudah masuk namun saat ini masih kita periksa dalam kategori kelengkapan,"ujar ujar Pria yang akrab disapa Budi CW .
Selain PUPR, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya juga telah memasukkan paket, diantaranya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), RSUD Ciawi dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). "Dari 10 paket non kontruksi, empat diantaranya sudah tayang, diantaranya satu PPLPD milik Dispora, dua paket makan dan minum (mamin) dari RSUD Ciawi serta satu paket untuk sewa alat berat di TPA Galuga dari DLH," katanya.
Budi menjelaskan, efisiensi ULP untuk tahun ini mengalami penurunan. Di 2016 mencapai Rp208 miliar atau 13,31 persen, sedangkan tahun ini mencapai Rp120 miliar atau 8,6 persen. Untuk 2017, kegiatan yang batal dan gagal lelang mencapai 35 kegiatan, terdiri dari sembilan kegiatan DAK, empat kegiatan Banprov dan 11 kegiatan APBD serta 11 lainnya dibatalkan karena beralih ke e-catalog. "Jadi yang masuk ke percepatan lelang untuk DPA tahun anggaran 2018 adalah empat kegiatan yang sedang berjalan dan 19 kegiatan yang masih persiapan itu masuk," bebernya.
Selain efisiensi yang turun, lanjutnya, jumlah kegiatan juga mengalami penurunan. Hal tersebut lantaran beberapa proyek dari SKPD telah beralih ke e-catalog yang tanpa perlu dilelangkan di ULP . Jika sudah e-catalog, tidak ada namanya gagal lelang "Karena setiap tahun item e-catalog selalu bertambah. Tapi dengan adanya e-catalog bisa mengurangi beban kerja di SKPD juga karna barangnya sudah dijamin oleh negara melalui LKPP, baik dari segi kualitas maupun harga,"tukasnya,
Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menyarankan Pemerintah Kabupaten Bogor diminta tak lagi mengajukan bantuan anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jika pada akhirnya anggaran yang diberikan Pemprov tersebut tidak digunakan, alias gagal lelang.
Asep mengaku kecewa, setelah mendapatkan informasi, empat paket proyek Banprov yang nilainya mencapai Rp1,4 miliar tak bisa dikerjakan tahun 2017 ini, setelah lelangnya gagal. “Ini menjadi preseden buruk, karena akan menyulitkan Kabupaten Bogor mendapatkan Banprov untuk tahun 2018 mendatang. Jujur saja saya kecewa, padahal untuk mendapatkan Banprov tidaklah mudah, karena harus bersaing dengan 26 kota/kabupaten lainnya se- Jabar,” ungkap politisi Partai Demokrat asal Kecamatan Cibungbulang ini.
Ia menambahkan, masalah gagalnya lelang empat proyek Banprov, DAK dan APBD yang totalnya mencapai 33 proyek harus dievaluasi petinggi yang memimpin Pemerintah Kabupaten Bogor. “33 paket proyek yang gagal lelang ini kan bukan jumlah sedikit, sehingga evaluasi menjadi hal mutlak dilakukan,” tegasnya.
Data dari Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah, uang yang tak bisa diserap dari 33 paket proyek tersebut mencapai Rp110 miliar dengan rincian proyek DAK Rp94,4 miliar, APBD Rp14,735 miliar dan Banprov Rp1,4 miliar. (ads/b/els)
