METROPOLITAN – Di akhir masa kepemimpinan Bupati Bogor Nurhayanti, 25 penciri Kabupaten termaju di Indonesia menjadi sorotan. Dari ke-25 penciri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kesulitan mewujudkan dua penciri yakni meningkatkan angka kemiskinan dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 9 tahun. Hingga akhir 2017 lalu, realisasi RLS 9 tahun masih berada pada kisaran 8,05 tahun atau setara kelas dua SMP. Sementara angka kemiskinan berkisaran 8,7 persen dari penduduk 5,5 juta jiwa. Maksimalnya, penduduk miskin di Kabupaten Bogor bisa ditekan hingga ke angka delapan persen saja.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengaku Pemkab Bogor sudah berupaya maksimal mewujudkan 25 penciri tersebut, namun angka kemiskinan dan meningkatkan rata-rata lama sekolah masih sulit tercapai. Untuk masalah pendidikan, Pemerintah daerah terus melakukan program RLS 9 tahun pada 2019. Salah satunya, dinas pendidikan menjalankan program pendidikan non formal seperti membuka kelas jauh, paket A, paket B dan C. "Dua penciri itu rasanya berat. Karena itu ada perubahan perhitungan kemiskinan dan usia sekolah dari Badan Pusat Statistik," ujarnya.
Selain dua indikator itu, lanjutnya, peningkatan aksesibilitas lewat pembangunan jalan poros timur tengah atau yang biasa disebut Jalur Puncak II tidak mungkin tercapai di akhir masa jabatan Bupati Nurhayanti. Hingga kini, baik pemerintah pusat dan provinsi masih enggan mengucurkan dana untuk pembangunan jalur itu. "Setiap tahun penciri selalu tercapai, seperi ketersediaan pasar rakyat dan masjid raya di setiap kecamatan. Tapi, RLS, kemiskinan dan aksesibilitas lewat PTT (poros timur tengah) tidak bisa," bebernya.
Ia menambahkan, di 2018, tema pembangunan di Kabupaten Bogor adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan infrastruktur pun tetap dilakukan, karena itu merupakan elemen pendukung meningkatnya kesejahteraan. "Iinfrastruktur masih prioritas. Tapi, tahun ini lebih selektif. Kami lihat infrastruktur mana yang bisa mendukung produktivitas masyarakat, terutama di daerah terpencil ya," katanya.
Terpisah, Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat Egi Gunadhi Wibawa mengatakan, walaupun di akhir massa ke pemimpinan Bupati Nurhanyati, Pemkab tak boleh pesimis dalam menekan angka peningkatan RLS dan kemiskinan. Dari sektor pendidikan, dengan membangunan sarana prasarana pendidikan perlu diawali dari tingkat pedesaan. Perencanaan pembangunan diminta tidak di samaratakan di seluruh tempat. "Pembangunan harus berdasarkan hasil tinjauan ke lapangan. Sekolah di daerah pelosok sangat minim bantuan karna masih banyak sekolah negri yang kondisi masih memprihatinkan" tukasnya.
(ads/b/els)
