Politisi PKS ini menambahkan, hingga kini Parungpanjang dan Rumpin sekalipun belum ada jalan tambang. Selama ini, truk milik perusahaan-perusahaan pertambangan lalu lalang melalui jalan raya. Hal ini yang menjadi masalah dan berdampak jalan berlubang. Apalagi, keberadaan pertambangan di dua wilayah tersebut, tidak ada keuntungannya bagi Kabupaten Bogor, termasuk adanya galian C. "Kalau lihat ke sana tidak sedikit mobil besar yang tidak menggunakan plat nomor, berarti kan dalam tanda petik bodong, itu bayar pajak kemana, belum lagi yang lainnya. Jadi harus ada win-win solution," tambahnya.
Ia menyarankan DPRD rajin berkunjung dengan masyarakat. Kemudian duduk bersama dengan Dishub dan kepolisian mendengarkan keluh kesah masyarakat dari mulai jalan rusak, dampak polusi dan pastinya PAD. Jika pemerintah berencana membangun jalan itu, maka kualifikasinya harus benar-benar jalan tambang. Artinya dalam pembangunan tersebut komitmen pemerintah yang mencakup semua stakeholder berkaitan mulai dari pengamanan, perencanaan hingga penggunannya, bisa menjaga janji yang telah disetujui untuk sama-sama memelihara jalan.
"Pengamanan dan komitmen harus benar-benar dijaga. Dan memang ini harus segera ada action yang diambil jika jalan seperti ini (jalan biasa) digunakan untuk kegiatan tambang maka jalan akan terus hancur," tuturnya.
Rencana perbaikan jalur tambang di wilayah utara Kabupaten Bogor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat didukung DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) V Egi Gunadhi Wibhawa. Ia menilai pembangunan Jalan Parungpanjang senilai Rp40 miliar akan mubazir jika masih banyak truk tambah yang melintas karena jalan tersebut akan kembali rusak.
Sebelum dilakukan perbangunan jalan perlu adanya penuntasan kajian terkait jalan tambang yakni dengan membuat jalan alternatif khusus truk tambang. Sebab akan percuma jika jalan diperbaiki namun setiap harinya kendaraan dengan bobot 20 hingga 40 ton melintas setiap harinya.
Dengan begitu pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk menikmati jalan yang tak dilintasi kendaraan tambang. “Harus ada jalan alternatif khusus truk tambang dan jangan sampai jalan yang baru diperbaiki didominasi lagi kendaraan tambang sehingga masyarakat yang hidup sehari-hari disana aktifitasnya selalu terganggu dan jalan rusak lagi,” ujarnya.
Egi menambahkan, peluang untuk merealisasikan jalan alternatif tersebut sangat terbuka. Karena berdasarkan aturan bahwa jalan kabupaten tidak boleh dilintasi kendaraan tambang. Tinggal bagaimana koordinasi antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pengusaha tambang itu sendiri. Jika jalan alternatif khusus truk tambang terealisasi maka akan memberikan solusi bagi empat kecamatan yakni Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang dan Gunungsindur yang merupakan zona pertambangan. “Rencanaya jalan alternatif dari Desa Rengasjajar Cigudeg dan keluarnya langsung di Tangerang melalui Parungpanjang. Sedangkan masalah lahan bisa dicari solusinya untuk bergotong royong sehingga ini menjadi solusi terbaik,”pungkasnya.
(ads/b/els)
