Sambungan dari Hal 1 dukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), menggelar ’Program Modernisasi Pengadaan’ dalam Seminar Jakarta Forum ke III di Novotel, kemarin. Kepala LKPP, Agus Prabowo, menegaskan, pengadaan bukan sekadar memilih penyedia, melainkan beberapa keluaran penting yang harus diperhatikan. “Belanja pemerintah harus dilakukan efisien dan efektif, public delivery dan kualitas barang/jasa yang baik serta menciptakan kompetensi yang adil,”tegasnya. Transaksi K Penguatan kelembagaan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelola pengadaan, tambah Agus, menjadi penting agar belanja pengadaan pemerintah lebih murah dan cepat.Kejelasan peran bagi institusi pengadaan akan mendongkrak kinerja dalam pelayanan menjadi lebih bertanggung jawab. Akan sulit mendapatkan SDM yang baik,apabila sistem tidak mendukung. Terutama saat trenbelanja pemerintah lebihn besar dan strategis dalam membangun negara. “Pengelola pengadaan harus profesional, berkualitas serta punya daya saing. Mreka juga memiliki sistemn h Harus Cepat penghargaan dan remunerasi yang kompetitif,” katanya.Ia menegaskan, Jakarta Forum juga membahas isu-isu terkini dari pengadaan barang dan jasa. Tak berhenti pada pengadaan barang dan jasa konvensional, forum ini juga harus bisa menginisiasi berbagai terobosan baru bagi pengadaan barang dan jasa di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga negera. Sementara itu, Deputi II KSP, Yanuar Nugroho, membenarkan peran pengadaan sangat vital. Apalagi dari se-kitar Rp2,5 triliun lebih APBN, sekitar 25 persennya dialokasikan untuk pengadaan. “Bagian pengadaan harusdiisi orang-orang profesionala Desa Menggukarir serta harus mendapatdan Murah dan memiliki integritas. perlu diperhatikan agar tidak ada masalah yang berujung npada tindak pidana korupsi,”tegasnya.Yanuar mengatakan, kerjasama dengan LKPP merupakan bagian upaya mencari solusi dari sejumlah masalah yang belum terurai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga tahun memerintah fokus ke percepatan pembangunan nfrastruktur. Adakalanya upaya percepatan pembangunan itu dihadang kendala.“Ini tidak boleh dibiarkan,tapi harus cepat dicari solusinya. Di antaranya peningkatan kualitas SDM di bagianpengadaan yang dibarengi nsentif lebih kepada mereka,”tukasnya.
(ads/c/dik/py)
