Permasalahan transportasi di Kota Bogor bagaikan benang kusut yang sulit terurai. Sejak Maret tahun lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, meluncurkan kebijakan Rerouting atau perubahan rute angkot. Mandeknya konversi angkot ke bus serta supir angkot yang masih bingung soal perubahan trayek pada koridor yang baru, menjadi persoalan tersendiri pada pelaksanaan penataan transportasi masal di Kota Hujan.
Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishub Kota Bogor Jimmy VP Hutapea mengakui, lebih dari setahun berlalu, kebijakan rerouting dan konversi angkutan umum masal belum berjalan maksimal. Di lapangan masih banyak persoalan yang belum bisa dituntaskan.
Ia juga menjelaskan, evaluasi pada Kamis (5/4), sudah disampaikan ke Plt wali kota tentang tidak optimalnya pelaksanaan rerouting. Kebijakan penataan transportasi masih banyak kendala. Yang paling terasa, kata Jimmy, tentang belum adanya kepastian subsidi untuk pengadaan angkutan masal bagi badan hukum yang mengelola tiap Transpakuan Koridor (TPK). “Sopir masih banyak yang tidak sampai ke tujuan trayek barunya,” katanya saat ditemui di Balai Kota Bogor, kemarin.
Maka, sebelum adanya kepastian soal subsidi pengadaan angkutan masal, Dishub Kota Bogor masih fokus membenahi adaptasi para sopir di trayek-trayek baru yang nantinya akan digunakan bus sedang di enam TPK seantero Kota Bogor. Sebelum jadi bus sedang, pihaknya sudah melakukan konversi angkot 3:2 di TPK 2 dan 3. Artinya, 3 angkot menjadi 2 angkot.
“Kami minta dimasukan di perencanaan Tahun Anggaran 2019, jadi bisa segera dipastikan pengadaan angkutannya. Artinya, tahun ini masih fokus pada adaptasi para sopir kepada trayek-trayek TPK yang nantinya diisi bus sedang, konversi 3:1 angkot ke bus. Jadi ketika sudah ada kepastian subsidi, sudah dilakukan pengadaan busnya, sopir dari badan hukum tersebut sudah terbiasa dengan trayeknya. Begitu juga dengan angkutan feeder, yang mendukung angkutan TPK ke wilayah-wilayah,” ujarnya.
Badan hukum yang ada sekarang, kata Jimmy, memang terbatas kemampuan finansialnya. Maka perlu ada skema subsidi agar mereka segera mengadakan angkutan bus sedang. Sehingga konversi angkot ke bus sedang bisa segera direalisasikan. “Masalahnya kan sekarang belum ada kepastian, subsidinya bagaimana, skema pembayarannya seperti apa. Dilematis memang, trayek harus optimal jalan, tetapi sarana prasarananya masih belum mumpuni,” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, seharusnya subsidi pengadaan angkutan untuk TPK bisa segera terealisasikan pada 2019 sehingga program rerouting trayek berjalan optimal. Dengan catatan, harus ada pra pelayanan yang baik terlebih dahulu. “Sekarang dilihat, kemampuan para badan hukum. Jadi kalau sudah ada subsidi, lalu terjadi masalah bahan bakar atau inflasi, tidak mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan mereka nantinya,” katanya.
Usmar menambahkan, evaluasi pada Kamis (5/4) masih membahas progers perubahan 23 trayek jadi 30 trayek, adaptasi angkot-angkot feeder, cakupan layanan angkutan yang sudah melingkupi 68 kelurahan serta kelanjutan rencana konversi angkutan dari 3 angkot ke satu bus sedang. “Selain itu, tahun ini akan kami gencarkan bus sekolah, yang rencananya operasi setelah lebaran nanti,” tegasnya.
Terpisah, Pengamat Transportasi Kota Djoko Setijowarno menyarankan, Kota Bogor seharusnya belajar dari kasus beroperasinya Commuterline pada 2013 silam. Ketika mulai pembenahan, banyak pihak yang menolak bahkan melakukan unjukrasa di beberapa stasiun. Seiring berjalannya waktu, saat pelayanan makin bagus, publik akhirnya banyak yang beralih menggunakan Commuterline dan kini jadi moda transportasi favorit. “Memang harus ada keberanian, jangan tanggung-tanggung. Kata kuncinya, komitmen yang kuat dari regulator untuk berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum,” pungkasnya.
(ryn/dik/e)
