METROPOLITAN - Setelah Wali Kota Bogor Bima Arya bersuara, kini giliran DPRD Kota Bogor yang menyoroti dugaan kasus korupsi di Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ). Para wakil rakyat menuntut bukti direksi soal penyalahgunaan deposito dana revitalisasi pasar dan asuransi hingga Rp15 miliar itu. PASCA-terkuaknya kasus dugaan korupsi yang melibat­kan direksi dan pegawai PD PPJ, sejumlah anggota dewan langsung mencari kebenaran informasi tersebut. Meski sudah mendengar langsung penjela­san Direktur Utama (Dirut) PD PPJ Andri Latif Mansjoer, Ko­misi II DPRD Kota Bogor tetap menuntut bukti berupa kelen­gkapan data dan aturan dana revitalisasi yang didepositokan. Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mong­an, mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah mendapat­kan informasi secara lisan dari jajaran direksi perusahaan pelat merah tersebut. Ia juga menemukan beberapa pera­turan terkait kebijakan yang diambil PD PPJ tentang peng­elolaan aset yang kini diperso­alkan Kejaksaan Negeri (Ke­jari) Kota Bogor itu. ”Kami masih mencari infor­masi sebenar-benarnya ter­kait hal ini. Saat ini kami baru mendengar penjelasan secara lisan dari direksi PD PPJ. Kami juga menemukan beberapa peraturan terkait sejauhmana hal ini bisa dibenarkan atau tidak,” kata Anita kepada Met­ropolitan. Wanita yang juga menjabat Fraksi Demokrat itu menjelas­kan, pihaknya tak ingin buru-buru membuat komentar atau keputusan soal kasus yang menjerat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) besutan Dirut Andri Latif itu. Sebab, penjela­san yang diberikan dinilai se­batas lisan sepihak dan belum menunjukkan data pasti be­serta aturan mainnya. ”Kami sudah mendengar penjelasan dari direksi secara lisan. Tapi kami tidak mau hanya mene­rima penjelasan secara lisan sepihak,” ucapnya. Pihaknya pun enggan mem­berikan komentar lebih lanjut, sebelum ada kepastian data dan aturan. ”Kami baru bisa memberi komentar setelah mereka bisa menunjukkan data dan regulasinya yang akhir­nya mendorong mereka, se­hingga melakukan itu. Jadi harus by data dan regulation,” paparnya. Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya, akan memanggil jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu. Me­ski mengaku belum menda­patkan laporan jelas dan detail soal pemanggilan direktur umum (dirum) serta beberapa pegawai dan badan pengawas PD PPJ ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor Se­lasa (14/8), Bima Arya akan memanggil direksi PD PPJ da­lam waktu dekat. “Akan saya panggil semuanya, terlebih direksi. Saya ingin mereka mem­berikan kejelasan terkait kasus ini. Selain mereka, yang terlibat juga akan kami panggil, ter­masuk badan pengawas peri­ode lalu itu,” kata Bima. Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kota Bogor Widiyanto Nugroho mengatakan, ada enam orang yang diperiksa terkait peng­gunaan duit deposito milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor. “Benar ada pemanggilan beberapa orang dan penyeli­dikan di PD PPJ. Namun kami belum bisa memberi penje­lasan lebih detail soal perma­salahannya apa dan orang-orang yang dipanggil itu. Lagi di luar kota,” kata Widi, sapaan karibnya, kepada Met­ropolitan. Direktur Utama (Dirut) PD PPJ Andri Latif Mansjoer menu­turkan, ada enam orang dari PD PPJ yang dipanggil ke kejari,melalui surat yang di­layangkan pada Kamis (9/8). Isinya surat pemberitahuan pemanggilan pada Senin (13/8). Andrie menyebut Ke­jari Kota Bogor memanggil dirum serta dua pegawai Ba­gian Keuangan PD PPJ dan tiga BP yang menjabat pada 2015. “Makanya baru hari ini (ke­marin, red) bisa memenuhi panggilan. Saya pun belum bertemu yang bersangkutan, jadi belum ada komunikasi apa pun. Intinya pemanggilan dan pemeriksaan soal apa, saya belum tahu. Yang jelas memang baru keenam orang itu yang dipanggil,” kata Andri saat ditemui awak media di kantor PD PPJ, kemarin. Mengenai dugaan korupsi penggunaan dana anggaran PD PPJ itu, jelas Andri, kebi­jakan tersebut dinilai lazim diterapkan. Sebab saat di­reksi dilantik 2015 lalu, ada anggaran untuk revitalisasi pasar senilai Rp15 miliar yang sudah dianggarkan sejak 2013. “Nah, selama dua tahun kan harga berubah. Pasti ada pe­rubahan nilai jika disesuaikan rencana. Sebab, waktu itu kami belum siap revitalisasi,” ujarnya. Karena itu, sambung Andri, dana tersebut disimpan di deposito agar berkembang. Apalagi selama hasil pember­dayaan masuk ke kas perusa­haan, hal itu tidak menjadi masalah. (ryn/c/els/py)