METROPOLITAN – Proyek betonisasi Jalan Merdeka yang bersum­ber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) panen keluhan dari masyarakat Kota Bogor. Komisi C DPRD Kota Bogor pun melakukan inspeksi mendadak (sidak), ke­marin. Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Shendy Pra­tama, mengatakan, sejak awal pihaknya tak pernah dilibatkan dalam perencanaan penggu­naan anggaran dari Ke­menterian PUPR terse­but. Seperti di Jalan Merdeka, kondisi aspal masih bagus sehingga belum membutuhkan pengecoran. Meski anggarannya dari pemerintah pusat, Dinas Pekerjaan Umum dan Pena­taan Ruang (PUPR) Kota Bo­gor seharusnya mengajak Komisi C komunikasi. “Kalau katanya tidak ada tempat lain, tanya Komisi C, jalan mana saja yang perlu dibeton. Ba­nyak loh, nggak mesti di situ. Ya itu karena kami tidak per­nah diajak,” katanya.­ Tak hanya itu, pihaknya juga punya catatan lain untuk proyek di Jalan Merdeka, ya­kni tidak adanya drainase, posisi trotoar di bawah beton dan tidak ada pengawas yang menjaga, baik dari Dinas Per­hubungan (Dishub) atau Sat­lantas Polresta Bogor Kota. Ada pula temuan sedikit retak di jalan tersebut. Memang tidak seberapa, namun ber­potensi menyebabkan dampak yang lebih besar. “Sejak pe­rencanaan tidak ada komu­nikasi dengan Komisi C. Ma­kanya di situ saja tidak ada yang menjaga. Padahal, kami sidak di jam kerja. Kalau isti­rahat ya harusnya ada sif. Apalagi itu daerah ramai. Drainase juga nggak ada,” pa­parnya. Selain Jalan Merdeka, Ko­misi III juga mendatangi proyek di Jalan Sindangbarang Jero (SBJ). Hasilnya, betoni­sasi tidak menyisakan tempat untuk drainase. Hanya terda­pat bolongan di beberapa titik sebagai saluran air. “Di­babat habis, drainase awalnya hilang. Hanya bolongan saja, padahal beton tidak nyerap air, bisa banjir dan merusak kualitas beton kalau banyak air tergenang di tengah. War­ga padahal dijanjikan ada drainase, nyatanya ditutup semua,” ujarnya. Shendy menjelaskan, sidak yang dilakukan Komisi C tidak berkoordinasi dengan dinas terkait, melainkan karena as­pirasi warga dengan melihat kondisi eksisting yang ada pasca-pembangunan. Setelah ini, pihaknya bakal bertemu Dinas PUPR untuk membica­rakan Surat Perintah Kerja (SPK), data hingga bahan baku yang digunakan. “Sidak tadi bukan berdasar­kan SPK, tapi apa yang kita lihat langsung di lapangan. Nah, beberapa hari ke depan lah pertemuan internal dengan Dinas PUPR. Semua kelen­gkapan teknis akan dilihat. Jangan sampai ada ketidak­sesuaian antara SPK dan tek­nis dengan eksisting di la­pangan,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jem­batan, Wawan Gunawan, menu­turkan, keempat proyek terse­but dikerjakan berbarengan selama 120 hari kalender. Saat ini keempatnya sudah berjalan 30-60 persen. “Trotoar nanti masuk ke penataan trotoar, kini fokus ke peningkatan jalan­nya dulu,” katanya singkat. (ryn/b/els/py)