Awal 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pernah merencanakan program pengadaan bus sekolah guna mengurangi angka kemacetan di jalan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor sebagai leading sector pengadaan bus tersebut juga mewacanakan bus segera beroperasi pada semester genap, tepatnya selepas Idul Fitri 1439 Hijriah lalu.
APALAGI program bus sekolah ini merupakan salah satu dari 32 janji politik Bima Arya-Usmar Hariman saat terpilih medio 2014. Nyatanya, setelah masuk semester genap bahkan hampir menyentuh akhir tahun, rencana tersebut belum juga terealisasi. Sehingga muncul opini soal kendala dalam pengadaan dua bus sekolah.
Akan tetapi, Kepala Disdik Kota Bogor, Fakhrudin, menampik anggapan pengadaan dua bus sekolah mengalami kendala. Sebab, pengadaan moda transportasi untuk pelajar itu melalui e-Katalog dan bukan proses lelang. Hanya saja masih banyak pertimbangan agar pengadaan itu tidak mubazir dan harus mendapatkan produk terbaik.
“Nggak ada kendala sih ya. Ya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih mencari-cari yang pas, karena kan tidak lewat lelang ULP, tapi e-Katalog. Mungkin belum ada yang cocok,” kata Fahmi, sapaan akrabnya, kepada awak media, belum lama ini.
Soal skema dan operasional yang nantinya akan dijalankan tak hanya sesuai rencana lama, yakni seputaran pusat kota, tapi juga akan mengaspal di jalur perbatasan seperti Semplak atau Ciomas. “Skema lama? Nggak juga. Uji coba juga jalur Semplak, jalur Ciomas. Dicobakan dengan bus yang ada itu, sebelum busnya nanti bertambah,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Disdik Kota Bogor, Jana Sugiana, mengatakan, tahun ini disdik diberi mandat mengadakan bus sekolah guna memfasilitasi peserta didik dalam hal transportasi. Akan ada dua bus sekolah, yakni satu minibus dengan daya tampung 15 orang dan satu bus medium kapasitasnya 35 orang. Anggaran pengadaan keduanya menghabiskan dana Rp1,5 miliar.
“Totalnya bisa mencapai Rp2 miliar jika digabung dengan operasional, seperti upah sopir, kernet, ganti oli dan lainnya. Untuk pengadaan tahun ini ada di Disdik Kota Bogor, sebelum nanti 2019 pengelolaannya di Dinas Perhubungan (Dishub), karena rute juga ada di mereka,” terangnya.
Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku bakal mengecek dan meninjau sampai sejauhmana proses pengadaan bus sekolah yang sudah masuk Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak pertengahan tahun itu. “Sedang berproses, nanti saya cek sampai di mana pengadaan bus sekolah itu. Karena itu kan masuk di e-Katalog. Cari yang cocok,” pungkasnya. (ryn/c/yok/py)
