METROPOLITAN - Belum kering polemik soal program Sekolah Ibu, wacana Sekolah Bapak mulai digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk segera diluncurkan. Hal itu pun mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Kota Bogor.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Keluarga pada DPRD Kota Bogor Abuzar menilai,seharusnya pemkot bisa bersabar, menunggu rampungnya Peraturan Daerah (Perda) ketahanan keluarga, yang tengah dibahas di dewan.
Disana terdapat berbagai arahan membangun keluarga, dengan landasan hukum yang jelas. Tidak seperti sekarang, kaitan Sekolah Ibu yang main ajukan anggaran padahal tidak terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
”Masuk akal, kalau Perda itu sudah ada, dia ajukan anggaran. Itu lah yang disebut anggaran berbasis hukum yang kuat. Harusnya tunggu Perda Ketahanan Keluarga Rampung dulu, baru bikin program, baru ajukan anggaran,” katanya saat ditemui Metropolitan, di gedung DPRD Kota Bogor, kemarin.
Politisi PKS itu juga menambahkan, program atau kebijakan yang nantinya diterapkan, harus tergantung dari selesainya perda tersebut. Disitu ada arahan membangun ketahanan keluarga yang baik dan benar. ”Lalu, disesuaikan dengan proporsinya. Nah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu prioritas, untuk pengguna anggarannya,” ujarnya.
Soal wacana Sekolah Bapak, dan sekolah-sekolah lainnya yang juga bakal dicetuskan Pemkot Bogor, Abuzar mengaku belum pernah mendengar soal wacana tersebut. ”Kami belum dengar langsung dari pemkot. Kami hanya baca dari media. Yang penting mah, bikin dulu RPJMD-nya,” ucapnya.
Mengingat, program yang butuh anggaran, harus punya landasan hukum yang kuat, dan jangan asal memasukan saja. Dia mencontohkan, untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Bogor saja belum bisa langsung dicairkan, jika belum ada Perda-nya.
”Jadi tidak asal memunculkan. Harus ada runutannya. Masa untuk yang jelas-jelas Pengguna Anggaran (PA), misal Dinas Sosial (Dinsos) saja cuma Rp5 miliar. Ini tiba-tiba Sekolah Ibu minta Rp10 miliar,” paparnya. Sebelumnya, merasa sukses dengan program Sekolah Ibu, yang telah meluluskan satu angkatan tahun ini, kini Pemkot Bogor mewacanakan penyelenggaraan program Sekolah Bapak.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor Yane Ardian Bima mengatakan, wacana itu tercetus setelah melihat perkembangan Sekolah Ibu yang sudah berjalan di 68 kelurahan se-Kota Bogor. Buatnya, ketika bicara membangun kota melalui ketahanan keluarga, tidak hanya soal ibu, tetapi juga soal peran bapak dan anak.
“Berlangsungnya satu angkatan sekolah ibu, membuka hati pak wali untuk menggali peran bapak dalam keluarga. Jika mendidik satu ibu diibaratkan mendidik satu generasi, maka mendidik bapak sama dengan membangun satu peradaban, ini sebenarnya lebih besar,” kata Yane, kepada awak media, akhir pekan lalu.
Nantinya, kata Yane, modul yang diberikan kepada para bapak berbeda dengan penerapan di Sekolah Ibu. Pendekatannya melalui pendidikan agama, karena meningkatkan kualitas para bapak dinilai berbicara masalah akhlak dan akidah. “Rencana seperti itu. Dalam waktu dekat mungkin pak wali akan mengadakan pertemuan dengan elemen-elemen keagamaan, misalnya para ulama, untuk membicarakan lebih detil Sekolah Bapak ini,” ucapnya.
Sehingga, sambung dia, launching dari program Sekolah Bapak masih butuh waktu, karena masih ada tahapan pertemuan hingga rencana penyusunan modul yang nanti diberikan para pengajar. Meski begitu, wanita 39 tahun ini ingin agar wacana Sekolah Bapak ini diketahui publik sehingga ada dukungan dari warga.
“Meluncurkan Sekolah Ibu saja butuh dua tahun. Penyusunan modul, visi misi, rekrut pengajar. Karena ini melibarkan pendidikan agama, tahapannya ya rapat khusus dengan para ulama, pembuatan modul, ya tahapan masih panjang. Tapi diberitahu dulu supaya ada dukungan dari warga. Launching setelah semua siap. Kalau 2019 belum siap,” ujarnya.
Ditanya soal anggaran, Yane berkilah, itu ada di ranah wali kota. Namun, secara tersirat dia menjelaskan, bisa saja program itu masuk dalam anggaran keagamaan. Sebab, dia tidak menampik jika setiap program pasti butuh dukungan anggaran. “Kalau Sekolah Ibu ada 20 modul, Sekolah Bapak bisa jadi beberapa pertemuan saja, tapi mendalam,” ujarnya. (ryn/b/yok)
