Penerapan program ganjil genap di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, hingga kini belum menemukan titik terang. Padahal, program tersebut sudah lama dilontarkan institusi terkait. Puncak memang menjadi tempat wisata favorit warga ibu kota. Namun setiap pekan, kawasan berhawa sejuk itu selalu menyisakan sampah dan kemacetan.
KEPALA Bidang Sarana dan Prasarana (Bappeda) Kabupaten Bogor, Ajat Jatnika, mengatakan, penerapan ganjil genap kawasan Puncak sudah dibahas di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). “Penerapan ini sudah lama dibahas dan tak mungkin batal, karena sedang dalam pembahasan,” kata Ajat.
Ia menjelaskan, Kementerian Perhubungan RI saat ini tengah menyiapkan regulasi dan sarana untuk menerapkan sistem tersebut. Soal kapan diterapkannya, ia belum mendapatkan informasi terkait Kementerian Perhubungan RI. “Mereka (Kemenhub RI, red) selalu menyi
apkan segala sesuatu dengan matang. Itu salah satu upaya bersama rekayasa lalu lintas di puncak,” beber Ajat.
Terpisah, Kasat Lantas Polres Bogor AKP, Hasby Ristama, akan selalu mendukung pembangunan Jalur Puncak II ketimbang penerapan program ganjil genap. “Soal ganjil genap kan masih dibahas, tapi saya lebih mendukung pembangunan jalur Puncak II,” kata Hasby.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, menjelaskan, soal ganjil genap di kawasan puncak hingga saat ini masih dalam pembahasan. “Kita masih tahap kajian, karena ganjil genap yang dilakukan di Jagorawi berbeda dengan ganjil genap di Bekasi dan Jakarta,” katanya.
Syarifah menuturkan, pembahasan ganjil genap di kawasan Puncak akan melibatkan beberapa unsur, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kepolisian, BPJT serta tenaga ahli. ”Ganjil genap akan dibahas besok di kantor Kementerian Perhubungan RI,” ujarnya.(mul/c/yok/py)
