METROPOLITAN – Nilai investasi di Kota Bogor sepanjang 2018 mampu menempati posisi ke-3 Jawa Barat dengan nilai realisasi sekitar Rp2 triliun dari target Rp2,3 triliun dengan nilai investasi di sektor infrastruktur pada urutan pertama. Wali Kota Bogor, Bima Arya, menilai investasi di Kota Hujan sepanjang 2018 masih berada di angka konservatif. Untuk itu, diperlukan ekspos yang lebih demi kebutuhan penataan infrastruktur, terutama terkait program prioritas Kota Bogor.
Selain Bima Arya, Temu Investor 2018 ini menghadirkan Bendahara Umum HIPMI Pusat Eka Sastra, Deputi Direktur Divisi Pengembangan Ekonomi Daerah-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Dudi Dermawan Saputra, Ketua KADIN Kota Bogor Erik Suganda, Ketua HIPMI Kota Bogor, Zulfikar Priyatna, dan Direktur IPB Science Techno Park, Dadang Syamsul Munir serta diikuti 100 peserta.
“Mendukung itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus agresif membangun jaringan kemitraan ke depannya,” kata Bima usai membuka kegiatan Temu Investor 2018 di gedung Technosat IPB Baranangsiang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Kamis (29/11).
Melalui jaringan itu, lanjut Bima, ada beberapa kawasan di Kota Bogor yang betul-betul membutuhkan sentuhan investasi agar ada percepatan. Misalnya, penataan Pasar Bogor dan sekitarnya, pembenahan Terminal Baranangsiang serta kawasan Stasiun Bogor dan sekitarnya. “Itu investasi untuk infrastruktur,” terang Bima didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Denny Mulyadi.
Investasi selanjutnya di bidang jasa dan wisata, menurut Bima, diperlukan pengaturan karena mengalir deras. Kota Bogor merupakan “surga” bagi pecinta kuliner. Intinya, harus diatur agar sesuai tata ruang Kota Bogor.
Saat disinggung soal investasi selama ini adalah sistem birokrasi dan regulasi. Mulai dari hubungan dengan pemerintah pusat hingga kesiapan regulasi dan koordinasi di antara dinas. Selain harus lincah dengan terobosan dan inovasi, aturan yang ada tidak menghambat.
Bima menambahkan, investasi yang dibutuhkan Kota Bogor saat ini lebih pada infrastruktur yang masih kurang. Sementara untuk mendukung pengusaha baru, Bima menegaskan bahwa Pemkot Bogor memberikan kemudahan dalam birokrasi dan perizinan, memberikan informasi yang diperlukan dan membuka jaringan yang dibutuhkan.
Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyebutkan sesuai, amanat yang diberikan pihaknya terus berupaya secara maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan.
Pelaksanaan Temu Investor 2018 ini bertujuan sebagai salah satu upaya menggiatkan, memotivasi dan memicu serta menggugah investor kepada pengusaha ekonomi kreatif yang mulai memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. “Pemerintah Kota Bogor membuat satu kebijakan berkaitan dengan pengusaha UKM untuk memperoleh izin usaha. Khusus usaha online, Pemkot Bogor masih menunggu kebijakan atau regulasi dari pusat,” kata Denny. (*/yok/py)
