METROPOLITAN – Proses seleksi direksi Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor memasuki babak baru. Hari ini, ke-15 calon direksi akan menjalani tes kesehatan. Apabila nantinya calon direksi kedapatan mempunyai sakit kronis atau mengonsumsi narkoba, mereka akan gugur dengan sendirinya. “Ya, dipastikan tidak lolos,” terang Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor, Tri Irianto. Tri menjelaskan, tes kesehatan ini akan berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Biaya tes kesehatan tersebut ditanggung pemerintah. Dokter yang disediakan pun dari RSUD Kota Bogor. "Tidak dipungut biaya. Mereka hanya diwajibkan hadir," katanya. Setelah itu, sambung Tri, untuk calon direksi yang lolos kesehatan akan melanjutkan ke tahap seleksi UKK tahap dua. Kegiatan akan berlangsung dua hari pada Rabu dan Kamis (17-18/1). Mereka nantinya akan memaparkan rancangan bisnis kemudian tes wawancara yang dilakukan Tim Panitia Seleksi (Pansel). "Kemungkinan tes dimulai dari calon direktur utama, direktur umum dan direktur operasional. Sebab, tes ini membutuhkan waktu yang cukup lama," ujarnya. Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku belum mengetahui ke-15 nama calon direksi yang lolos tes UKK tahap satu. Nantinya dari 15 orang itu akan mengerucut ketiga besar. Setelah itu, hasilnya direkomendasikan badan pengawas kepadanya. “Hasil rekomendasi tersebut, nanti saya pelajari,” katanya. Bima mengungkapkan, direksi terpilih nanti bisa dari eksternal maupun internal. Yang terpenting bukan isu calon dari eksternal maupun internal, melainkan yang utama calonnya nanti orang lapangan, memiliki integritas dan berpengalaman. “Jadi harus mengerti lapangan dan integritas, bukan pemain. Saya nggak mau ada pemain di tubuh PD PPJ. Saya juga akan sikat kalau ada pemain," tegasnya. Dalam penilaian di tiga besar nanti, Bima mengaku tidak menggunakan ranking atau peringkat. Yang diserahkan pansel hanya nama-namanya. Kemungkinan minggu depan sekitar 16-17 Januari 2019, pansel sudah menyerahkan tiga besar nama-nama calon direksi PD PPJ. “Makanya harus dipastikan. Jika sudah lolos persyaratan, itu berarti sudah dipastikan clear. Terkait tidak adanya peringkatan, karena yang diperlukan bukan sekadar data data kuantitas, tetapi juga rekam jejak ke belakang,” ungkapnya. Dalam proses pemilihan Pansel 2019, ada aturan terbaru yaitu perjanjian kontrak kerja dengan calon direksi. Direksi tidak bekerja semaunya. Ketika bermasalah dan tidak bisa memajukan pasar, bisa diberhentikan sewaktu-waktu. "Saya nggak mau ada 'pemain' di pasar. Yang pasti direksi dari eksternal dan internal sama saja, yang penting berkualitas," pungkasnya. (ads/a/rez/py)
