METROPOLITAN - Sejak lama masyarakat di utara Kabupaten Bogor mendambakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayahnya. Namun, keinginan itu harus tertunda lantaran rencana pembangunan baru akan terealisasi pada 2020.
Idealnya, luas RSUD yang rencananya berlokasi di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, membutuhkan minimal lima hektare. Hal itu diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin, kemarin. "Pemkab kan mau dapat hibah lahan tiga hektar dari pengembang, saya pikir itu masih kurang. Kami ingin menambah dua hektare lagi, jadi lima hektare lah," katanya kepada awak media. Sehingga, sambung dia, masih ada keperluan pembebasan lahan di sekitar lokasi hibah tersebut. Dia bersyukur, ada lahan yang bisa didapatkan melalui hibah, sehingga pemkab tidak perlu mengeluarkan anggaran lebih banyak untuk membangun RSUD di utara. Menurutnya, pemkab tengah mengajukan bantuan anggaran pembangunan RSUD yang diperkirakan menelan anggaran Rp100 miliar. “Kami sudah mengajukan permohonan anggaran ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Makanya target sekarang selesaikan dulu DED (Detail Engineering Design)-nya. Dana kita ajukan ke provinsi atau pusat," imbuhnya. Tertundanya pembangunan RSUD di utara, disebabkan banyak hal. Selain teknis pembangunan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilibatkan pun mesti dipertimbangkan. Sehingga perlu waktu yang tidak sebentar. Nyatanya, tenaga kesehatan Kabupaten Bogor juga masih minim. Hingga kini tenaga dokter pemkab jumlahnya 364 orang, sedangkan kebutuhan 597 orang. Untuk jumlah perawat baru terpenuhi 754 orang dari kebutuhan 1.617 orang, serta bidan baru terisi 565 orang dari kebutuhan 946 orang. “Pokoknya pembangunan RSUD utara harus disegerakan dan dalam kepemimpinan saya itu harus terwujud," tegasnya. Sejauh ini, Bumi Tegar Beriman hanya memiliki empat RSUD, yakni RSUD Leuwiliang di wilayah barat, RSUD Ciawi di wilayah selatan, RSUD Cileungsi di wilayah timur dan RSUD Cibinong. Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, menuturkan, lahan yang akan dibangun untuk keperluan pembanguna didapat dari kewajiban salah satu pengembang perumahan untuk menyerahkan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) di Desa Cogreg. Kini masih diproses Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan (DPKPP). Sementara untuk uji kelayakan (feasibility study) dan pembuatan DED dikerjakan Dinas Kesehatan. Soal kekurangan tenaga kesehatan, Burhan mengaku tidak khawatir dan optimis bisa terpenuhi. "Kalau kita belum melangkah sudah takut, tidak akan maju-maju. Karena rumah sakit di utara itu memang dibutuhkan. Kita berjalan dulu," katanya. Diketahui, lokasi pembangunan sedikit bergeser dari rencana awal. Mengacu pada lahan yang akhirnya akan dihibahkan kepada pemkab, yang hanya berjarak sekitar 20 meter dari lokasi awal. "Lokasi tetap di Cogreg, tidak berubah. Hanya pintu masuknya digeser, jadi tidak perlu membuat FS (Feasibility Study) baru," terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Tri Wahyu Harini. Dia menjelaskan, pihaknya masih menunggu proses hibah rampung. Setelah itu selesai, baru DED-nya akan segera dibuat. Jika pemberian hibah itu terealisasi, luas tiga hektare disebut ideal dan cukup untuk pembangunan RS tipe C dengan konsep bangunan bertingkat. "Tinggal tunggu hibahnya. DED akan kita buat ditahun 2020 sesuai rencana," tuntas Yayu. (ryn/c/yok)
