METROPOLITAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapatkan dana bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebesar Rp10 miliar. Anggaran ini untuk merevitalisasi Pasar Cisarua di Kecamatan Cisarua tahun ini. Namun uang tersebut masih kurang Rp25 miliar lantaran mengacu pada Detail Engineering Design (DED) 2015, di mana dibutuhkan dana sekitar Rp35 miliar. Tak hanya itu, hingga triwulan pertama 2019, dana tersebut belum juga turun dari provinsi. Hal ini pun memancing reaksi keras dari wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bogor.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin, mengatakan, Pemkab Bogor seharusnya lebih proaktif dalam memproses keluarnya dana dari Pemprov Jawa Barat. Hal itu dirasa penting lantaran jika nanti terlambat, maka pemkab bisa saja kehilangan peluang mendapatkan dana bantuan untuk pembangunan fisik terdari Pemprov Jawa Barat. Hal sebut. “Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor sebagai penerima anggaran harus lebih serius dan berhati-hati memuluskan dana bantuan itu,” ujar Yuyud. Jika terlambat, pasti berpengaruh pada proses dan waktu tender atau lelang di tingkat Pemkab Bogor. “Hati-hati kalau terlambat. Bisa saja kehilangan peluang yang disebabkan keterlambatan proses dan tender di pemerintah daerah,” bebernya. Sekadar diketahui, Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga, Romli Eko Wahyudi, pernah menyebut untuk revitalisasi Pasar Cisarua, mulai dari penerimaan dana bantuan provinsi, perencanaan hingga pembangunan ada pada Pemkab Bogor. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) besutannya itu tinggal ’terima jadi’. “Secara aturan (dana bantuan pemprov, red) jatuhnya ke pemkab di disperdagin. Kami belum tahu dana itu sudah turun atau belum,” katanya. Sementara itu, Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Dace Supriadi, membenarkan dana bantuan Pemprov Jawa Barat untuk revitalisasi Pasar Cisarua sebesar Rp10 miliar ada di bawah dinas yang dipimpinnya. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan dana tersebut bakal turun. Kendala administrasi diperkirakan menjadi alasannya. ”Dana itu belum ada. Belum turun. Masih proses administrasi,” ungkapnya.(ryn/c/yok/py)
