METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan perjanjian kerja sama dengan perusahaan e-Commerce Indonesia berbasis market place, Bukalapak (BL), untuk menggenjot perolehan pajak Kota Bogor. Kini warga Kota Hujan tak perlu datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau bank-bank untuk membayar Pajak Bangunan (PBB), karena bisa diaplikasi Bukalapak. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kota Bogor, An An Andri Hikmat, mengatakan, kerja sama pemkot dengan salah satu Unicorn ini untuk memudahkan dan memberi keleluasaan bagi masyarakat dalam membayar pajak. ”Dulu bayar pajak harus ke bank dan lain nya. Sekarang bisa di rumah, di mana pun asal ada akses internet,” katanya usai penandatanganan kerja sama di pedestrian Kebun Raya Bogor (KRB), kemarin.
Kerja sama ini, sambung dia, merupakan yang pertama dengan unicorn yang ada. Saat ini Bapenda Kota Bogor baru menyediakan layanan pembayaran PBB di aplikasi Bukalapak, sedangkan ada delapan pajak lainnya yang akan dikerjasamakan beberapa waktu mendatang. ”Setelah itu nanti ada Unicorn yang lain. Kenapa PBB dulu, karena pajak itu bersentuhan langsung dengan masyarakat kebanyakan, banyak yang nggak sempat. Kita permudah,” bebernya. Pria yang juga ketua umum Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kota Bogor itu menambahkan, secara teknis bukti fisik nantinya bisa diprint. ”Tinggal isi bayar tahun berapa, bayar, selesai,” tandas An An. Apalagi biasanya masyarakat ramai-ramai baru membayar PBB saat mendekati jatuh tempo pada September. Sehingga diharapkan dengan kemudahan ini, tak perlu menunggu jatuh tempo untuk memenuhi pembayaran pajak.
Sementara itu, CEO Bukalapak, Achmad Zaky, menegaskan, kerja sama strategis ini bagian dari komitmen Bukalapak mendorong eGovernment di berbagai daerah. Pihaknya memiliki Tim Sosial dan Kemasyarakatan yang mendedikasikan waktu, energi dan pikiran untuk mengembangkan berbagai inovasi teknologi pintar bagi daerah. ”Daerah menginginkan saluran yang efektif dan efisien untuk mendorong perekonomian dan pembangunan daerah melalui penguatan penerimaan pajak,” terangnya. Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menuturkan, kolaborasi pemerintah dengan elemen masyarakat melalui teknologi pintar sangat diperlukan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Cukup banyak potensi penerimaan daerah yang bisa digali dengan keterlibatan civil society di sektor pembayaran pajak daerah online di Bukalapak.
”Pada 2018, potensi objek PBB di Kota Bogor mencapai 257.465 objek pajak dengan nilai Rp139,3 miliar. Namun realisasi penerimaan PBB hanya 141.280 objek pajak dengan niai Rp966 miliar. Artinya, terdapat Rp427 miliar atau 30,62 persen PBB yang belum terbayar. Jumlah dana PBB yang tidak masuk ke penerimaan Bapenda setiap tahun juga meningkat. Ini yang ingin kita genjot,” ujarnya. Sekadar diketahui, penyumbang terbesar PAD Kota Bogor berasal dari sektor pajak. Pada 2018, total pendapatan pajak Kota Bogor mencapai Rp592 miliar alias menyumbng umbang 65 persen total PAD sebesar Rp913 miliar. Khusus PBB, data menunjukkan rata-rata realisasi penerimaan dalam lima tahun terakhir baru berkisar 68-72 persen dan seluruh potensi yang ada. (ryn/c/yok/ py)
