METROPOLITAN – Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor era Bupati- Wakil Bupati, Ade Yasin-Iwan Setiawan, tengah menuai perhatian. Sebab, pasangan yang dilantik awal tahun itu getol mengutarakan bakal melakukan percepatan pembangunan, terlebih untuk infrastruktur.
Namun nyatanya, hingga akhir pekan pertama Mei 2019, pemkab baru melelangkan 128 paket pekerjaan. Bahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum belum memasukkan satu pun paket pekerjaan fisik konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ). Ancaman membengkaknya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) negatif semakin menganga.
Sekadar diketahui, Dinas PUPR bidang konstruksi tahun ini mengerjakan tiga pekerjaan fisik dengan nilai Rp38,5 miliar. Yakni rehabilitasi besar kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor dengan pagu anggaran Rp29,5 miliar, pembangunan kantor Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Cibinong senilai Rp3,5 miliar dan rehabilitasi kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang menelan uang rakyat Rp4 miliar.
Kepala Bagian ULPBJ Kabupaten Bogor, Budi Cahyadi Wiryadi, mengatakan, hingga awal pekan ini ada tujuh SKPD yang memasukkan permohonan tender pekerjaan konstruksi. Dari tujuh SKPD itu, belum ada nama Dinas PUPR sebagai pemegang pekerjaan fisik terbanyak yang mengajukan permohonan lelang. ”Hari ini (kemarin, red) nambah, ada masuk dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dua paket revitalisasi Puskesmas Cicangkal dan pembangunan Puskesmas Cinagara. Total sudah enam paket dengan pagu lebih dari Rp8 miliar-an,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.
Selain itu, sambung dia, ada BKPP dengan satu paket senilai Rp760 juta, Dispora dua paket dengan pagu Rp6,1 miliar, Sekretariat DPRD dua paket dengan total Rp8,3 miliar, disdik satu kegiatan dengan nilai Rp9,5 miliar, dinsos satu kegiatan dengan pagu Rp3,9 miliar dan RSUD Ciawi dengan pagu Rp3,7 miliar. ”Sebanyak 14 pekerjaan dengan total pagu lebih dari Rp41 miliar,” ujarnya.
Padahal, Kepala Seksi (Kasi) Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Agus Rejeki Nusantara, pernah menuturkan, pihaknya menargetkan tiga pekerjaan fisik sudah masuk lelang paling lambat awal Mei 2019. Namun hingga akhir pekan awal bulan ini, pekerjaan-pekerjaan itu belum juga tayang di LPSE. ”Ditarget masuk lelang ya awal Mei, paling lambat
tiga kegiatan itu murni dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor 2019,” jelasnya.
Yang paling besar, sambung dia, pengerjaan rehabilitasi besar kantor Kejari Kabupaten Bogor yang menghabiskan duit Rp29,5 miliar karena dibongkar total. ”Detail Engineering Design (DED) -nya sudah ada tahun lalu, tahun ini fisiknya,” paparnya.
Agus menambahkan, pengerjaan tersebut bakal menelan waktu tujuh bulan. Dibongkar total dan direncanakan bakal ada basemen alias lantai bawah tanah. Bangunan baru juga bakal lebih ’mundur’ dari lokasi sekarang, sehingga areal parkir bakal lebih besar (ryn/c/yok/py)