METROPOLITAN – Progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor pada era kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin-Iwan Setiawan, nyatanya belum maksimal. Bagaimana tidak, hingga kemarin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum juga memasukkan berkas lelang pekerjaan fisik konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULPBJ) Kabupaten Bogor.
Data dari ULPBJ Kabupaten Bogor hingga 9 Mei, pihaknya sudah menerima 189 paket pekerjaan lelang dengan pagu anggaran Rp223,9 miliar. Namun dari jumlah itu tak satu pun paket fisik Dinas PUPR. ”Masih nol (dari DPUPR, red). Sejauh ini Dinas Pendidikan (Disdik) banyak berkas lelang,” terang Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor, Budi Cahyadi Wiryadi, kemarin.
Jika dibandingkan lelang yang masuk pada periode yang sama tahun lalu, jumlah tahun ini jauh lebih sedikit. Saat itu pemkab sudah melelangkan 285 paket pekerjaan dengan pagu anggaran Rp504,7 miliar. Budi agaknya khawatir jika hingga Mei ini belum ada paket konstruksi yang masuk lelang, baik pembangunan fisik jalan jembatan atau bangunan. Padahal, kondisi jalan jelang Idul Fitri diharapkan bisa baik.
“Ada yang masuk pengajuan lelang proyek sebatas paket pekerjaan yang kecil-kecil. Seperti jasa konsultan dan pengadaan barang. Untuk konsultan, barang dan kegiatan untuk pemeliharaan yang kecil-kecil sih ada. Fisik jalan kan juga harus memadai,” terangnya.
Belum lagi, Dinas PUPR bidang konstruksi tahun ini mengerjakan tiga pekerjaan fisik dengan nilai Rp38,5 miliar. Yakni rehabilitasi besar kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor dengan pagu anggaran Rp29,5 miliar, pembangunan kantor Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Cibinong senilai Rp3,5 miliar dan rehabilitasi kantor-kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang menelan uang rakyat Rp4 miliar.
Menanggapi minimnya lelang pekerjaan fisik yang masuk ULPBJ, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Yani Hassan, pernah menyebutkan total pekerjaan yang dikerjakan Dinas PUPR tahun ini mencapai 1.030 paket pekerjaan dengan pagu anggaran sekitar Rp833 miliar. Ia mengakui beberapa aturan baru membuat pihaknya seperti terkesan lamban dalam mengajukan paket pekerjaan fisik.
“Kendalanya aturan baru kini harus diselesaikan tidak hanya PUPR sendiri. Harusnya Maret itu sudah siap dibawa ke ULPBJ, cuma karena ada aturan baru ya harus diubah lagi. Belum lagi soal tugas baru dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jadi pembeda kenapa jomplang dibandingkan tahun lalu di periode yang sama,” bebernya.
Ia sempat berjanji paling lambat Mei 2019 sebagian besar paket lelang sudah diajukan, baik pekerjaan jalan, jembatan hingga drainase agar Juni bisa segera di-SPK-kan dan segera diserap. “Beberapa yang lelang Mei juga ada yang sudah SPK, kita ingin mengejar ketinggalan,” tuntas Yani. (ryn/c/yok/py)
