Akhir Bulan Evaluasi Besar-besaran

Masih rendahnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk tahun anggaran 2019 terus menjadi sorotan. Hingga pertengahan tahun saja, baru 23,6 persen terserap atau setara Rp1,5 triliun dari alokasi Rp6,4 triliun. Kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bumi Tegar Beriman pun mendapat sorotan

WAKIL Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengaku geram lantaran penyerapan angga­ran 2019 belum signifikan sesuai yang diinginkan pem­kab di bawah pimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan. Sehing­ga akhir bulan ini, pihaknya bakal melakukan evaluasi besar-besaran dengan mem­bahas kelemahan ini agar tak menimbulkan sisa lebih peng­gunaan anggaran (silpa) di akhir tahun.

”Kita berulang-ulang rapat dengan dinas teknis, dorong dan berikan warning. Kita juga minta rapor per bulan proses dalam pemberkasan untuk diserahkan ke tender. Pokoknya akhir bulan ini kita evaluasi lagi soal serapan anggaran ini,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Ia menambahkan, paradigma lama masih berlaku di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) soal serapan anggaran yang hampir sama setiap tahunnya dan mepet di akhir tahun. ”Ini saya nggak suka. Ada bahasa ’tiap tahun juga begini, nanti ramainya di pertengahan sam­pai akhir tahun’. Ini masih jadi habit (kebiasaan, red). Harus diubahlah dari awal tahun tan­cap gas,” paparnya.

Berkaca dari tahun ini, di mana pekerjaan fisik yang ber­sentuhan langsung dengan masyarakat baru sebatas pe­meliharaan dan belum ada pembangunan yang dimulai. ”Jalan banyak yang rusak, kita paham betul itu. Coba saja jika mulai ada pekerjaan Juni Juli, kan Bagus. Ini mah belum ada sama sekali. Pemeliharaan saja,” ujar politisi Gerindra itu.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah disorot lantaran minim­nya serapan anggaran hingga pertengahan 2019 yang baru terserap 23,6 persen atau se­tara Rp1,5 triliun dari alokasi belanja daerah Rp6,4 triliun. Sebab hingga pertengahan Juni, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Ka­bupaten Bogor baru menerima 424 pengajuan lelang dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan total pagu ang­garan sebesar Rp604,7 miliar.

Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor, Budi Cahyadi Wiryadi, mengatakan, dari 424 penga­juan lelang itu, terdiri dari 61 kegiatan pengadaan barang dengan pagu anggaran Rp111,2 miliar, 39 kegiatan jasa konsul­tasi dengan pagu anggaran Rp21,8 miliar, 49 kegiatan jasa lainnya dengan pagu Rp48,5 miliar dan 275 kegiatan peker­jaan konstruksi dengan pagu anggaran Rp423,1 miliar.

Pria berkumis itu menamba­hkan, dari jumlah itu ada enam paket kegiatan yang gagal lelang dengan jumlah anggaran Rp2,8 miliar dan yang sudah terserap sekitar Rp133,5 miliar dari 82 paket kegiatan yang dilelangkan ULPBJ. ”Ada efisiensi 7,32 per­sen setara Rp10,5 miliar,” ka­tanya kepada Metropolitan, akhir pekan lalu.

Bila dibandingkan serapan tahun lalu, hingga 8 Juni 2018 Pemkab Bogor sudah mene­rima pengajuan lelang seba­nyak 474 paket kegiatan dengan pagu Rp756,1 miliar. Ada per­bedaan sekitar 10 persen lebih sedikit dibandingkan perteng­ahan tahun lalu. ”Terlebih itu soal fisik konstruksi ya, yang menyentuh langsung masyara­kat dan butuh waktu pekerjaan. Ini harusnya di pertengahan (tahun, red) mulai jalan lah. Tahun lalu di periode yang sama saja sudah ada 288 paket pengajuan lelang dengan pagu Rp544,7 miliar. Ada gap lebih banyak dibanding sekarang lebih dari Rp100 miliar. Ini yang harus hati-hati,” papar Budi CW, sapaan karibnya.(ryn/c/yok/py)