PT MSJ Klaim Rugi Rp1 M

Buntut ambruknya balok coran penyangga Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), tepat di depan Perumahan Tamansari Persada, gene­ral manager dari kontraktor dan konsultan pekerjaan pun harus rela dicopot dari jabatannya, sesuai rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

DALAM rapat evaluasi an­tara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra­kyat dengan PT Marga Sara­na Jabar (MSJ), selaku pe­milik proyek, pada Senin (15/7) menghasilkan bebe­rapa rekomendasi.

Informasi yang dihimpun, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Kon­struksi (K2) meminta ke­pada PT MSJ memberikan sanksi tegas kepada petugas yang lalai dan tak bertang­gung jawab sesuai hierarki. Sampai tingkat general ma­nager untuk kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (PP) dan tim leader untuk konsultan Ma­najemen Konstruksi (MK), PT Indec KSO.

Penghentian sementara pekerjaan konstruksi proyek juga bakal berlangsung hingga seluruh rekomen­dasi dipenuhi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Ko­mite K2 dan Komisi Keama­nan Jembatan dan Tero­wongan Jalan (KKJTJ). Selain itu, tercatat ada sepuluh rekomendasi lain yang juga diberikan.

Menanggapi hal itu, Direk­tur Utama PT MSJ Hendro Atmodjo mengatakan, pi­haknya bakal menjalankan semua rekomendasi dan sanksi-sanksi yang diberikan kementerian PUPR melalui komite K2 itu. Termasuk permintaan kementerian untuk mencopot pimpinan pelaksana dan konsultan. ”Segera diganti hari ini (16/7),” katanya saat dikon­firmasi Metropolitan.

Yang jelas, sambung dia, setelah pihaknya menjalan­kan rekomendasi dan sank­si yang disampaikan, baru proyek Rp1,165 triliun itu bisa kembali dilanjutkan. ”Kita jalankan rekomendasi dan sanksi-sanksi tersebut, baru diizinkan mulai proyek lagi. Mudah-mudahan dua atau tiga hari ke depan sudah bisa mulai kerja lagi, Kamis (18/7) lah,” jelas pria gempal itu.

Tak hanya itu, PT MSJ ru­panya harus menelan keru­gian materil sebesar Rp1 miliar untuk satu beton yang harus diganti ulang oleh kontraktor. Sebagai pemilik proyek, pihaknya akan melaksanakan semua re­komendasi yang diberikan dari kementerian. “Kerugian nggak banyak sih, sekitar Rp1 miliar, untuk satu beton yang ambruk itu. Kondisi saat itu proyek baru 36,5 persen dari keseluruhan,” ujarnya.

Akan tetapi, tambah dia, ambruknya coran pier109 ini menyebabkan kemun­duran progres. Idealnya, dalam satu minggu progres­nya bisa tiga persen. Gara-gara ini bisa mencapai 4,5 persen. Untuk denda ke­pada PT PP, pihaknya masih menunggu progres. Sebab, ia masih memastikan bentuk sanksi, apakah sebatas pen­ekanan untuk dicopot GM-nya atau ada denda yang akan dikenakan kepada kontrak­tor dan konsultan. ”Kita se­dang hitung. Apa perlu denda atau hukuman pen­copotan. Intinya, target tetap Desember 2019. Kalau me­reka molor, baru kita denda. Untuk dua korban sudah keluar dari RS, semua tang­gung jawab pelaksana,” te­rangnya.

Hendro menjelaskan, pe­milihan PT PP sebagai kon­traktor lantaran perusahaan itu menawar dengan pena­waran terendah dibanding penyedia jasa lainnya. Se­hingga PT PP dipilih sebagai kontraktor dengan nilai kontrak Rp1,165 triliun. “Di antara tiga lainnya dia paling rendah nawarnya, dengan spek yang sama. Spare-nya ada lah Rp200 miliar diban­ding tiga lainnya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Ko­misi III DPRD Kota Bogor, Mahpudi Ismail, menuturkan, pihaknya sudah turun langs­ung ke lapangan dan melihat yang sebenarnya terjadi pasca-ambruknya coran itu. Termasuk keterangan langs­ung dari PT MSJ. “Kita te­kankan itu, kita beri pering­atan keras, ini sudah ada korban. Pemeriksaan kita serahkan ke kementerian, nanti hasilnya kami tindak lanjut sebagai peringatan keras untuk PT MSJ dan kon­traktornya,” pungkas po­litisi Gerindra itu. (ryn/c/yok/py)