METROPOLITAN – Hingga pertengahan Juli 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih punya Pekerjaan Rumah (PR) besar lantaran puluhan paket lelang belum juga masuk ke Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Informasi yang dihimpun, tercatat dari total 147 paket lelang yang harus dikerjakan Pemkot Bogor, baru 83 paket yang masuk ke Bagian PBJ. Tak hanya itu, dari jumlah nyatanya baru ada 50 paket yang selesai tender hingga pertengahan Juli. Sedangkan 33 paket lelang lainnya masih dalam proses tender atau seleksi.Untuk paket dari SKPD yang belum disetorkan kepada Bagian PBJ berjumlah 64 paket pekerjaan. Dari 23 SKPD yang mempunyai paket pekerjaan sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) ada beberapa dinas yang belum sama sekali mengajukan berkas paket untuk dilelangkan. Yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Bagian Umum Setda Kota Bogor. (selengkapnya baca grafis)
“Sekitar 50 paket selesai tender atau seleksi, terdiri dari pekerjaan konstruksi, konsultasi, barang dan jasa lainnya. Sisanya, kurang lebih 33 paket tender masih dalam proses tender atau seleksi,” terang Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Henny Nurliani, kepada awak media, akhir pekan lalu.
Beberapa dinas belum mengajukan berkas tender lebih dari setengah total paket yang dilelangkan pada tahun anggaran 2019. Bahkan, empat SKPD belum memasukkan sama sekali berkas pengajuan paket tender. Di antaranya BPBD, disdik, dinkes dan bagian umum.
”Disdik dan dinkes sama sekali belum menyampaikan. Masih ada perbaikan sih katanya,” ungkap mantan kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir BKPSDA itu. Selain itu, dinas yang paling banyak pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih ada 19 berkas belum masuk lelang dari total 43 paket tender.
”Beberapa juga baru mengajukan kurang setengahnya dari jumlah total. Misal, Disperumkim (Dinas Perumahan dan Pemukiman, red) baru tiga berkas masuk dari total 10 paket dan Sekretariat DPRD baru masuk tiga dari sembilan paket total pada 2019,” terangnya.
Sedangkan untuk pekerjaan fisik, setidaknya ada empat proyek strategis yang kini masuk lelang namun belum ditentukan pemenangnya. Sehingga pelaksanaan pun belum dilakukan, meskipun 2019 tersisa lima bulan lagi. Di antaranya proyek pedestrian sebelah kiri Jalan Suryakencana, Jalan Jalakharupat, lanjutan proyek Jalan MA Salmun dan Jalan Djuanda. Tak kurang dari Rp19,5 miliar, pemkot mesti merogoh kocek untuk proyek-proyek tersebut.
”Rinciannya (lanjutan) Surken itu pagu-nya Rp15 miliar, Jalak Harupat itu Rp2,1 miliar, Jalan Djuanda pagu-nya Rp1,9 miliar, lalu proyek Jalan MA Salmun lanjutan itu anggarannya Rp500 juta,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi.
Berkas pengajuan proyek tersebut sudah masuk lelang dan tinggal menunggu pemenang. Walaupun waktu makin mepet, Chusnul mengklaim pekerjaan bisa rampung sebelum 2019 berakhir karena rata-rata pekerjaan menelan waktu sekitar 120 hari kerja atau 3-4 bulan.
”Murni APBD semua. Sudah proses lelang, entah proses apa atau tinggal pemenang saja. Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) segitu waktunya, tergantung volumenya, uangnya dan pemenangnya,” paparnya.
Potensi mangkraknya rencana pekerjaan dan gagal tender pun masih bisa terjadi lantaran saat ini keempat proyek itu masih dalam tahap evaluasi. Penyedia jasa sendiri sudah menawar nilai pekerjaan. ”Sedang dalam proses, tahap evaluasi. Sudah memasukkan penawaran. Bisa bulan depan pelaksanaan, tergantung proses evaluasi lulus atau tidak,” tuntas Kasubbag Pengadaan Barang Jasa pada Unit Kegiatan Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kota Bogor, Aryamehr Khomsa. (ryn/c/yok/py)
9
