METROPOLITAN - Teka-teki nasib status Terminal Baranangsiang terjawab sudah. Terhitung sejak Senin (5/8), terminal tertua di Kota Bogor itu secara resmi dialihkan kewenangan pengelolaannya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, mengungkapkan, penyerahan ini sudah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski sudah secara resmi dipegang pemerintah pusat, ia mengakui upaya peningkatan pelayanan Terminal Baranangsiang masih menghadapi kendala yang tidak mudah. “Pembenahan terminal secara fisik tidak bisa dilakukan dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” terangnya.
Sebab, sambung dia, pemkot telah bekerja sama dengan pola Bangun Guna Serah dan PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PT PGI). Mengacu perjanjian kerja sama tersebut, ia menyatakan bahwa perjanjian tidak berakhir, meski terjadi pengalihan aset akibat amanat perundang-undangan.
“Dukungan dari pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam pembenahan Terminal Baranangsiang sangat dibutuhkan, sehingga pengaturan secara teknis terkait pembangunan bisa dilaksanakan,” bebernya.
Setelah pengelolaannya secara resmi di bawah pemerintah pusat dalam hal ini BPTJ, tahun ini pihaknya bakal menyulap Terminal Baranangsiang menjadi Transit Oriented Development (TOD). “TOD merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal, seperti Busway/BRT, Kereta Api Kota (MRT), kereta api ringan (LRT) serta dilengkapi jaringan pejalan kaki atau sepeda. Selain itu, juga akan dikembangkan atau dibangun pusat belanja dan hotel,” bebernya.
Ke depan, Terminal Baranangsiang akan dilayani simpul-simpul moda transportasi yang cukup banyak. Selain akan dioperasikan bus, nanti juga akan dihubungkan LRT Jabodetabek yang rencananya September 2019 bakal dilelang pemerintah pusat.
Selain itu, di Kota Bogor juga akan dibangun angkutan massal pertama di Indonesia yaitu Trem. “Nanti di sini akan dibangun terminal yang sifatnya mengintegrasikan antarmoda angkutan,” beber Bambang.
Bukan hanya memperhatikan sistem transportasi semata, TOD juga bakal mendongkrak potensi ekonomi dan sosial sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pembangunannya TOD akan memperhatikan kepentingan berbagai unsur.
“Jadi, selain unsur transportasi kita juga perhatikan unsur bisnis, ekonomi dan sosial di kawasan ini,” ungkapnya. Untuk pembangunannya sendiri akan dilakukan berbarengan dengan Trem dan LRT agar desain TOD bisa selaras sesuai harapan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengimbangi rencana tersebut. Ia akan mengajukan beberapa rekomendasi penggeseran fungsi terminal selama masa pembangunan berlangsung.
“Kami sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar operasionalisasi bus wilayah Bogor-Sukabumi-Palabuhanratu-Cibadak akan digeser ke Ciawi. Lalu untuk Bogor-Tangerang-Depok-BSD-Ciputat akan digeser ke Terminal Bubulak. Mohon dukungan dari semua,” tukasnya.(ogi/c/yok/py)
