Gamang Tentukan Terminal Relokasi

METROPOLITAN - Ren­cana revitalisasi Terminal Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, kembali mencuat, setelah rampungnya serah terima pengelolaan dari Pe­merintah Kota (Pemkot) Bo­gor kepada pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Jika pembangunan segera terealisasi, ke mana armada bus akan ’mengungsi’? Ter­minal Tipe A ini melayani berbagai trayek luar kota, mulai dari Depok, Tangerang, Jakarta hingga Banten lalu Cianjur, Sukabumi sampai Bandung.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Rakhma­wati, mengatakan, jika nanti­nya dibangun, otomatis harus ada penyesuaian operasional. Selain itu, tidak mungkin jika armada harus ’keluar semua’, karena bisa menimbulkan terminal bayangan.

”Akhirnya kita sepakat se­bagian dipindahkan, seba­gian tetap. Cuma tempatnya kita belum tahu, masih cari yang pas dulu,” katanya.

Meskipun nantinya kepu­tusan tempat sementara tetap ada di tangan BPTJ. Sedang­kan Dishub Kota Bogor hanya memberikan saran pendapat, lokasi mana yang tepat. ”Kita masih tunggu kapan BPTJ mau mulai bangun. Mereka minta saran tempat relokasi, me­reka yang putuskan. Itu juga kita belum tahu,” ujarnya.

Beberapa opsi lokasi memang diusulkan, seperti Terminal Bubulak dan Ciawi. Namun perlu kajian mendalam dan komunikasi dengan armada bus, melihat tren penumpang di terminal agar efektif.

”Kalau (terminal) Bubulak, kita siap. Tapi kalau Ciawi, ma­sih cari lokasi, ada beberapa yang sedang digodok BPTJ. Ya kita sih terserah mereka (BPTJ, red) yang mana yang memun­gkinkan dan diterima,” ujarnya.

Sebab, kata Rakhmawati, ada banyak pertimbangan, di an­taranya soal dominasi asal penumpang. Ia mencontohkan warga dari Ciawi, Tajur atau Bogor Selatan misalnya akan kerepotan jika harus naik bus dari Bubulak. ”Kalau warga di barat mungkin sudah teratasi dengan bus APTB atau dari Leuwiliang. Ini pertimbangan dan hitung-hitungannya harus matang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, menga­takan, Terminal Baranangsiang sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­tahan Daerah sudah dialihkan kewenangan pengelolaannya dari Pemkot Bogor kepada BPTJ sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat sejak 12 Februari 2018.

Namun pembenahan ter­minal secara fisik tidak bisa dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne­gara (APBN) lantaran sebelum ditetapkannya pemindahan pengelolaan, Pemkot Bogor sudah melaksanakan kerja sama dengan skema Bangun- Guna -Serah (Build-Operate- Transfer) dengan pihak ke tiga, yakni PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI).

”Mengacu pada perjanjian kerja sama itu, perjanjian tidak berakhir meski terjadi pen­galihan aset, tetap berlanjut oleh penggantinya sesuai UU. Maka dari itu, hak dan kewa­jiban pemda beralih ke pusat,” paparnya.

Pria berkacamata itu mela­njutkan, proses revitalisasi tidak mudah, sehingga butuh dukungan masyarakat. Hing­ga saat ini pembangunan terminal beserta sarana dan prasarana penunjang Termi­nal Baranangsiang oleh PT PGI belum bisa dilaksanakan.

”Butuh dukungan masyara­kat agar mereka bisa segera melaksanakan kewajibannya, membangun dan menyerah­kan terminal berikut sarpras pendukungnya,” pungkas Bambang. (ryn/c/yok/py)