METROPOLITAN – Program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada 2020 dipastikan bakal ‘mengempis’. Sebab, hingga saat ini menuju Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, Pemkot Bogor masih defisit sekitar Rp339 miliar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. Semua SKPD dipaksa memangkas kegiatan demi rasionalisasi sebelum dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor.
SEKRETARIS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menjelaskan, seluruh SKPD dipastikan mereformulasi ulang semua kegiatan yang diajukan 2020 untuk merasionalisasi defisit yang ada agar menjadi berimbang sebelum dibawa ke DPRD Kota Bogor.
Tercatat, sudah enam SKPD strategis dengan kegiatan dan anggaran besar serta bersentuhan dengan masyarakat memaparkan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah 2020 dan dipastikan mengalami rasionalisasi, melihat PAD Kota Bogor yang menyentuh angka Rp1,94 miliar.
“Ada enam, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes) Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perhubungan (Dishub). Terkait program kegiatan di belanja langsung akan dirasionalisasi melihat defisit yang ada,” paparnya.
Menurutnya, pengurangan pasti dilakukan, melihat tingkat kesesuaian kegiatan dengan prioritas dalam visi-misi wali kota yang juga ditarget dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2019-2024. Rasionalisasi tidak bisa menyentuh belanja tidak langsung, karena berkaitan dengan gaji pegawai. Bahasan terhadap kegiatan semua SKPD, setelah rasionalisasi akan terlihat pada RAPBD penyampaian ke DPRD.
“SKPD mereformulasi ulang semua kegiatan dan anggarannya secara proporsional. Merasionalkan mana saja yang penting. Makanya baru SKPD ‘besar’ yang ekspos dulu, karena berkaitan dengan pelayanan dasar dan infrastruktur. Sejauhmana detail yang dijabarkan sesuai prioritas supaya tak ada yang sia-sia,” ujarnya.
Selain itu, wali kota ingin anggaran tak hanya dialokasikan untuk kegiatan rutin, tapi memperbanyak inovasi kegiatan dalam SKPD. Sehingga rasionalisasi tak hanya soal pengurangan, tapi ada beberapa kegiatan inovasi yang bisa saja ada penambahan anggaran. “Karena yang dilihat inovasi dan outcome-nya,” imbuh Lia.
Sementara itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor harus memutar otak agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menutupi program SKPD 2020. Ketua TAPD Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengaku anggaran Kota Bogor masih defisit di angka Rp339 miliar.
Setelah mendengar paparan kegiatan dari beberapa SKPD, ada berbagai program yang tidak perlu dan tidak urgen. Sebab, suka tidak suka, ada rasionalisasi dari TAPD agar balance anggaran dan belanja.
Rasionalisasi harus dilakukan agar saat disampaikan ke Banggar DPRD jumlah defisit tidak begitu tinggi atau hanya Rp30 miliar. Ia mencontohkan untuk dishub, bagaimana soal sistem transportasi bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar tidak terlalu membenani APBD.
“Badan usaha nanti cari investor sendiri untuk mengadakan bus Transpakuan, misalnya, sekaligus operasional untuk menekan anggaran. Misalnya PUPR, selain fokus pemeliharaan atau pelayanan, ada kaitan naturalisasi Ciliwung yang jadi prioritas. Bentuk pembiayaannya kita lihat dan rasionalkan,” katanya.
Meski begitu, Ade Sarip menjamin anggaran dan belanja pada TA 2020 harus seimbang. Pemkot Bogor dan TAPD masih memiliki cukup waktu untuk merasionalisasi anggaran. “Deadline-nya masih cukup, kan untuk 2020. Pasti SKPD yang anggarannya besar terkena rasionalisasi,” pungkasnya. (ryn/c/yok/py)
