METROPOLITAN - Sejak terpilihnya pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor periode 2019-2024, banyak Pekerjaan Rumah (PR) dalam mengawal kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan aspirasi warga. Jaringan Wartawan Bogor (Jawab) pun menggelar diskusi publik bersama para wakil rakyat dan pengamat kebijakan publik di Malabar Mountain Cafe, Kecamatan Bogor Tengah, kemarin. Laporan : Ryan Muttaqien Dengan tema 'Wakil Rakyat Baru, Semangat Baru Mengawali Aspirasi dan Kepentingan Rakyat', hadir sebagai narasumber Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, R. Muhammad Mihradi. Berbagai permasalahan jadi topik bahasan diskusi. Koordinator Jawab, Tjahyadi Ermawan mengatakan, dialog digelar sebagai forum atau wadah keinginan dan lebih personal. Media yang konon katanya sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi, ingin memberikan skup Kota Bogor. "'Jawab' ini juga bukan untuk menghakimi dan bukan untuk penasehat akan tetapi ini dialog dua arah," katanya. Dalam sesi tanya jawab, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyebut ada tiga hal pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk segera diselesaikan pemkot dan DPRD. Berdasarkan pengalaman dari hasil survei ilmiah dan juga dari hasil keliling ke masyarakat, kata dia, Kota Bogor darurat permasalahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Terkait pengangguran, menurut Atang, Pemkot Bogor perlu menelusuri kembali jumlah dan tingkat pengangguran. "Selama ini selalu disampaikan masyarakat dengan harapan taraf hidup ekonomi mereka dapat teratasi, apa benar?," kata Atang. Politisi PKS itu menambahkan, permasalahan kedua mengenai pendidikan. Meski pemerintah pusat melalui pemkot sudah mengalokasikan anggaran pendidikan dengam jumlah luar biasa, tetapi akses terhadap pendidikan ini juga terbatas, sehingga mereka terpaksa harus masuk di pendidikan yang dikelola swasta. "Banyak juga kejadian sampai lulus mereka tidak sanggup menerima atau mendapatkan ijazah, karena harus menunggu lantaran ada tunggakan. Belum lagi terkait dengan biaya kegiatan sekolah. Belum lagi soal transportasi dan macetnya," ucap dia. Selain itu, sambung dia, masalah kesehatan kini tengah menjadi perbincangan. Dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mengalami defisit anggaran 50 persen, sehingga berdampak pada masyarakat sendiri dengan komposisi mereka tidak mampu untuk membayar iuran. "Ketika mereka sakit akhirnya mereka tidak sanggup untuk mengakses kesehatan, itu dalam konteks kesehatan. Meski pemkot sudah mengkaver namun saat ini sarana rumah sakit milik pemerintah hanya satu, yakni RSUD Kota Bogor. Sedangkan kapasitas yang ada mungkin tidak optimal, jumlah masyarakat kita yang sudah lebih dari satu juta jiwa," tuntas Atang. (ryn/b/rez)