Rabu, 1 Februari 2023

20 Perusahaan Ngutang Bayar BPJS

- Kamis, 10 Oktober 2019 | 09:27 WIB

METROPOLITAN - Minimnya kesadaran perusahaan dalam mendaftarkan karyawannya sebagai peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menjadi persoalaan yang harus segera diselesaikan. Terlebih, banyak perusahaan yang membandel dengan menunda pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi karyawannya tersebut. Akibatnya, semua ini semakin menambah parah defisit dana BPJS sebagai program kebijakan asuransi sosial resmi negari ini. Kepala BPJS Kesehatan Kota Bogor, Yerry Gerson Rumawak, mengaku, sangat menyayangkan kedua permasalahan tersebut. Hal diperparah dengan 50 ribu peserta BPJS Mandiri kelas III yang menunggak. “Kami membahas soal kepatuhan badan usaha yang sampai saat ini belum mendaftarkan karyawannya dan sempat menyinggung perusahaan yang tidak patuh membayar iuran BPJS,” kata Yerry. Ia menjelaskan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait duduk bersama pada pertemuan di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Bogor, (08/10). Pelbagai solusi dan upaya dirumuskan demi menekan dan mengurangi permasalahan tersebut. “Kalau karyawan tidak didaftarkan oleh badan usaha, tentu ini menjadi beban bagi karyawannya. Padahal, secara aturan perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya,” ucapnya. Yerry pun sempat membahas soal sangsi dan sepakat jika perusahaan yang belum membayar iuran secara otomatis akan di nonaktif kan kepersertaanya dari perusahaan. Terlebih, Jika dihitung berdasarkan tarif iuran kepersertaan BPJS Kelas III Mandiri sebesar Rp.25.500, kerugian yang dialami BPJS Kota Bogor sekitar Rp12,7 M. “Tidak hanya sampai disitu, BPJS Kota Bogor juga merugi lantaran sejumlah badan usaha, yang hingga kini belum membayarkan iuran kepersertaan BPJS karyawannya. Tercatat ada sekitar 20 perusahaan yang memiliki hutang pembayaran kepada BPJS dengan nominal fantastis,” bebernya Berdasarkan data  BPJS Kota Bogor di mulai dari nominal Rp275 juta hingga puluhan juta. Posisi pertama ditempati oleh PT Sahabat Unggul Internasional dengan total hutang sekitar Rp275 juta dan kedua PT Ikin Mandiri Utama dengan pihutang Rp17 juta. Sementara itu, Sekretariat Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengungkapkan, minimnya kesadaran sejumlah badan usaha yang hingga kini belum mendaftarkan karyawannya hingga memiliki tunggakan pembayaran kepada BPJS Kota Hujan. Pihaknya juga mengaku akan melibatkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk menangani permasalahan ini. “Pada rapat evaluasi kemarin, kita datangkan sejumlah Dinas terkait untuk membicarakan hal ini. Kita cari bersama solusinya untuk mengatasi permasalahan ini,” ucapnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial hingga SKPD dan perangkat pemerintahan lainnya yang hadir dalam rapat evaluasi tersebut, saat ini tengah merumuskan sejumlah langkah konkrit, untuk mensiasati defisitnya program jaminan kesehatan nasional ini. “Kita sudah bicarakan, kita juga sudah rumuskan langkah-langkahnya. Yang pasti semua harus kita matangkan dulu sebelum nantinya diterapkan. Intinya kita sedang mencari dan merumuskan langkah terbaiknya,” tutupnya. (ogi/c/yok)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Pemdes dan Pemuda Desak Penataan Pasar Citeureup

Rabu, 1 Februari 2023 | 13:00 WIB

Skybridge Bojonggede Baru Dibangun 95 Persen

Rabu, 1 Februari 2023 | 11:00 WIB

Target Predikat KLA Utama, Pemkot Bogor Kejar PISA

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:16 WIB
X