METROPOLITAN – Pasca serah terima kepemilikan aset Terminal Baranangsiang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kepada pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), pertengahan tahun ini, belum juga ada tanda-tanda revitalisasi terminal seluas 21.475 meter persegi itu. Meskipun ada pengalihan aset, perjanjian revitalisasi dengan pihak ketiga tetap berlaku. Namun masalah administrasi mengancam pembangunan bisa terealisasi di sisa 2019 ini.
Hal itu diakui Kepala BPTJ, Bambang Prihartono yang mengatakan bahwa, saat ini pihaknya terkendala persoalan administrasi sebelum bisa melaksanakan pembangunan Terminal Baranangsiang. Sedangkan pengembang masih sama dengan swasta yang membuat kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor medio 2012 lalu.
“Saat ini kita sedang selesaikan masalah administrasinya, setelah itu kita siap-siap pada kegiatan fisik-nya. Masih ada proses administrasi yang harus diselesaikan dulu. Kapan? Ya kita maunya secepatnya lah, harusnya kan sekitar lima tahun lalu sudah mulai, ” katanya saat ditemui Metropolitan di kawasan Simpang Gadog, akhir pekan lalu.
Ia menambahkan, walaupun perjanjian dengan PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI) tetap berlaku dengan skema bangun-guna-serah (Build-Operate-Transfer) tidak berubah meski ada pemindahan kepemilikan aset, rupanya tidak begitu halnya dengan rencana desain. Bambang memastikan, konsep desain nantinya berbeda dengan apa yang ditawarkan PT PGI sebelumnya.
“Beda lah, nanti konsepnya kita pakai TOD atau Transit Oriented Development. Kalau (PT) PGI kan desainnya bukan TOD. Kalau ini tetap ada fungsi terminal-nya, namanya juga TOD. Nanti juga kan LRT masuk, ujungnya di (terminal) Baranangsiang, ” ungkapnya.
Desain ini pun, sambung dia, nanti akan bergantung juga pada rencana masuknya Light Rail Transit (LRT) ke Kota Bogor yang ujungnya masuk Terminal Baranangsiang. Saat ini, pihak pemerintah pusat tengah fokus dalam perencaan pembangunan koridor trase dari Cibubur ke Bogor.
“Itu beres, baru bicara masalah pembiayaan infrastruktur. Pun juga itu pengaruh ke Baranangsiang karena itu jadi ujung. Otomatis desainnya menyesuaikan, ” tandas Bambang.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Rakhmawati, mengatakan, jika nantinya dibangun, otomatis harus ada penyesuaian operasional. Tapi buatnya, tidak mungkin jika armada harus ’keluar semua’, karena bisa menimbulkan terminal bayangan.
“Sepakat sebagian pindah. Cuma tempatnya belum tau, masih cari yang pas, ” ujarnya.
Tak cuma itu, ‘peran’ Dishub Kota Bogor pun hanya sebatas memberi saran lokasi yang pas untuk beberapa bus-bus yang dipindah sementara. Sedangkan keputusan ada BPTJ. Beberapa opsi dimunculkan, misalnya Terminal Bubulak dan Ciawi, walaupun hal itu tidak bisa dilaksanakan tanpa kajian dan komunikasi, terlebih dengan pengusara otobus.
“Kita masih tunggu kapan BPTJ mau mulai bangun. Mereka minta saran tempat relokasi, mereka yang putuskan. Itu juga kita belum tahu. Kalau (terminal) Bubulak, kita siap. Tapi kalau Ciawi, masih cari lokasi, ada beberapa yang sedang digodok BPTJ. Ya kita sih terserah mereka (BPTJ, red) yang mana yang memungkinkan dan diterima, ” papar Rakhmawati.
Diketahui, konsep pembangunan terminal yang sejak awal ditawarkan pengembang yakni Apartemen dan pusat belanja serta direncanakan bergulir pada 2012. Pemkot Bogor era Wali Kota Diani Budiarto telah meneken kerja sama dengan PT PGI dengan pola BOT senilai Rp462,86 miliar.
Namun, kerja sama itu tak berjalan mulus. Rencana eksekusi pengosongan terminal pada Mei 2013 batal karena muncul penolakan dari sopir bus. Akibatnya, waktu pembangunan yang mulanya ditetapkan mulai 5 Mei 2013 gatot alias gagal total. Sebelum akhirnya pada Februari 2019, Terminal Baranangsiang resmi dialih kepemilikan kepada Pemerintah pusat. (ryn/b/yok)
