METROPOLITAN - Dari 122 paket pekerjaan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dilelangkan pada tahun anggaran 2019 ini, rupanya yang sudah selesai baru 108 paket pekerjaan. Tiga diantaranya sedang berproses, sedangkan 11 paket pekerjaan mengalami gagal lelang. Jika ditotal, jumlah anggaran yang nganggur lantaran tidak terserap itu hampir mencapai Rp30 miliar.
Dari data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, dari 122 paket pekerjaan yang masuk nilanya mencapai Rp262.129.955.158 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp238.520.551.898. Dari 11 paket yang gagal tender di tahun 2019, sembilan diantaranya gagal tender tidak dilanjut lantaran waktu pelaksanaan tidak mencukupi, satu paket gagal lelang bisa dilanjut dengan pengadaan langsung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna anggaran dan satu paket lainnya gagal tender tidak bisa dilanjut karena masuk pekerjaan OPD lain.
Kepala Bagian PBJ pada Setda Kota Bogor, Henny Nurliani, mengatakan, paket pekerjaan yang gagal tender dan tidak bisa dilanjut ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebanyak empat pekerjan, tiga pekerjaan pada Dinas Pendidikan (Disdik), dan masing-masing satu pekerjaan pada Sekretariat DPRD (Setwan) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Untuk Dinas PUPR, ada pekerjaan Perbaikan Jembatan Gantung Rawayan-Parungbanteng dengan pagu Rp600 juta, Pembangunan Jembatan Pulogeulis pagunya Rp500 juta, Pembangunan District Metering Area (DMA) senilai Rp12,3 miliar dan Rp13,5 miliar untuk Pekerjaan Jaringan Pipa Distribusi pada PDAM," katanya kepada Metropolitan di gedung DPRD Kota Bogor.
Mantan Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier BKPSDA Kota Bogor itu menambahkan, sedangkan untuk Disdik ada tiga pekerjaan revitalisasi SDN yang gagal lelang, yakni revitalisasi SDN Pamoyanan 2 dengan pagu Rp1,1 miliar, SDN Tajur 1 dan SDN Cijahe masing-masing senilai Rp700 juta.
"Sisanya yakni Pengadaan jasa Konsultasi Perancangan/Desain Interior Gedung Baru milik Setwan senilai Rp200 juta dan Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi Daerah milik Bappeda dengan pagu anggaran Rp370 juta," ungkapnya.
Jika ditotal, kata dia, jumlah sembilan paket tersebut mencapai Rp29,9 miliar. Untuk paket yang gagal lelang namun dilanjut dengan Pengadaan Langsung oleh OPD yakni Jasa Pihak Ketiga Outsourching Petugas Uji Potensi milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan pagu Rp291 juta. Serta pekerjaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM milik Bappeda dengan nilai anggaran Rp241 juta.
"Kalau dijumlah semua sekitar Rp30,5 miliar," papar Henny.(ryn/c/yok/py)
