METROPOLITAN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor 2020, disoroti serius Komite Pemantau Legislatif (Kopel). Pasalnya, ada beberapa rancangan anggaran, yang dinilai terlalu gemuk dan berlebihan yang mengundang tanya. Salah satu contohnya, pengadaan kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, yang mencapai angka 6,2 miliar.
“Dengan angka sebesar itu, tentu kita bertanya-tanya. Mobil macam apa itu,” kata Koordinator Divisi Advokasi Anggaran Kopel, Anwar Rozak.
Tak hanya itu, ia juga memberikan contoh lain seperti yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 324 miliar untuk keamanan dan 419 miliar demi biaya kebersihan, adalah rancangan besaran anggaran yang mesti dikeluarkan Pemkab Bogor 2020 mendatang.
“Anggota DPRD seharusnya mengkritisi betul setiap item perbelanjaan, kalau secara garis besar RAPBD 2020 sebagian besar berputar di kalangan kantor pemerintahan dan dinas. Seperti perawatan gedung, pengadaan barang, mobil dinas dan lain-lain,” jelasnya.
Seharusnya operasional kantor bisa dikurangi. Seperti mengurangi porsi besaran anggaran makan, minum, pemeliharan mobil dinas, dan anggaran lainnya. Ia juga meminta kepada DPRD, untuk melucuti setiap rancangan anggaran yang diajukan secara teliti, serta melakukan rasionalisasi setiap besaran anggaran yang hendak dikeluarkan nantinya.
“Sebelum mengetuk anggaran harus disisir betul anggaran itu, sampai besaran anggaran masuk akal dan tidak berlebihan. Harus dihitung berapa kiranya yang bisa di save untuk dialokasikan ke publik, kan bisa juga digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pesannya.
Rozak meminta, agar APBD Kabupaten Bogor 2020 nanti bisa lebih diperuntukan kepada sesuatu yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Bukan malah berkutat di internal birokrasi dan pemerintahan.
“Secara keseluruhan, jika RAPBD ini tidak diamati dan diawasi dengan baik dan benar. Sangat tidak mungkin pemerintah Kabupaten Bogor bisa menuntaskan visi dan misi yang selama ini digaungkan. Paling hanya sekitar 32 persen bisa terealisasi,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengaku, tidak bisa berkomentar banyak lantaran hingga kini, RAPBD masih dalam proses pembahasan. “Kami masih proses pembahasan. Nanti hasilnya saya akan laporkan,” singkatnya. (ogi/b/yok/py)
