Senin, 22 Desember 2025

Bima Kekeuh di Bogor Raya

- Selasa, 19 November 2019 | 09:05 WIB

METROPOLITAN – Megaproyek pemerintah pusat untuk membangun Lintas Rel Terpadu (LRT) sampai daerah penyangga ibukota DKI Jakarta, seperti Kota Bogor, direncanakan bakal masuk pada 2020. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto pun kekeuh, demi menyambut LRT, lokasi Transit Oriented Development (TOD) harus terletak di wilayah Bogor Raya, Kecamatan Bogor Utara. Menurutnya, lokasi tersebut yang paling memungkinkan dari beberapa pilihan, seperti misalnya ke pusat kota. Saat ini pihaknya tengah mensinkronkan antara rencana tersebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor. “Utama itu harus sesuai dengan rencana tata ruang kita. Ini yang sedang disingkronkan. Kita ada kebutuhan untuk menjemput LRT, itu poin utamanya. Tapi mutlak ya, kalau nggak disitu, mau dimana lagi? Sekarang paling mungkin TOD untuk LRT ya disitu,” katanya saat ditemui Metropolitan di Balai Kota Bogor. Pria yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu percaya diri hal itu bisa segera terwujud. Sebab, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, bahwa setiap program strategis nasional, harus dimudahkan dan jangan ada aturan-aturan yang membelit. Maka, kata dia, kalau muncul persoalan terhadap program tersebut yang berkaitan tata ruang-nya, harus bisa selaraskan. “Kuncinya disitu. Tinggal kajian-kajian peruntukannya dirampungkan, misal Amdal (Analisis Dampak Lingkungan, red)-nya, dan yang lainnya. Itu saja intinya,” tukasnya. Saat ditanya soal rencana tersebut masuk kedalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW, Bima mengaku sudah mengkonsultasikan hal itu dengan kementrian. Sejauh ini, sambung dia, masih singkron, meskipun proyeksi lahan yang nantinya akan digunakan merupakan lahan Kementrian Keuangan. “Full punya mereka semua, sekitar 100 hektar itu,” terangnya. Namun kepastian rencana TOD untuk menyambut datangnya LRT ke Kota Bogor itu tidak sejalan dengan kepastian rencana eksodusnya pusat perkantoran Pemkot Bogor ke wilayah Bogor Utara tersebut. Menurutnya, hal itu masih sangat mentah lantaran masih perlu banyak perhitungan dan pertimbangan. “Belum ada, itu masih banyak dihitung. Belum kearah sana. Yang penting LRT-nya dulu. Nanti kita lihat. Lagi pula, lahannya saja belum ada, lahannya dimana? Kalau mereka (Kemenkeu, red) mau menghibahkan beberapa, baru kita pikirkan,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X