METROPOLITAN - Rencana pemerintah pusat membangun jalur Lintas Rel Terpadu (LRT) hingga kawasan Bogor, terus digodok. Lokasi Transit Oriented Development (TOD) sebagai tempat menjemput LRT di Bogor Raya, Kecamatan Bogor Utara, disebut-sebut sebagai pilihan tepat dan strategis bagi Wali Kota Bogor Bima Arya. Rencananya, kebutuhan untuk membangun TOD bagi LRT butuh luasan sekitar 100 hektar. Saat Metropolitan melihat langsung lahan yang dimaksud, beberapa bagian merupakan Lahan eksisting kini yang dulunya merupakan danau luas, kini memang terlihat tak terurus. Kapasitas air yang ada pun menyusut, dengan dibagian tengah kini sudah menjadi daratan dengan tanah yang labil. Lahan yang nantinya diproyeksikan menjadi TOD merupakan tanah milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain danau, beberapa lahan menjadi lapangan sepakbola dan lahan parkir. Di sisa air danau dari dua aliran Sungai Cikeas dan Kampungsawah, yang berujung pada Sungai Cibuluh, beberapa warga pun sedang asik melakukan kegiatan memancing. Menurut salah satu warga yang enggan namanya dikorankan, dirinya beserta warga lain tidak mengetahui rencana wilayah Bogor Baru itu akan menjadi wilayah terintegrasi. Ia bersama warga lain memang sudah lama memancing di danau yang sudah surut. "Kami nggak tahu (rencana TOD). Ya sejak danau mulai surut, warga sering mancing disini. Awalnya luas. Nah yang tengah itu sekarang udah jadi daratan juga," ujarnya. Menurut Camat Bogor Utara, Rahmat Hidayat, hingga kini kewilayahan belum mendapat informasi secara pasti soal rencana lokasi untuk menjemput LRT itu. Yang jelas, kata dia, saat ini sudah ada luasan pasti milik DJKN yang ada di wilayahnya tersebut. Wilayah tersebut yang sudah terdata di Kecamatan Bogor Utara. "Sekitaran tujuh hektar dari tanah DJKN yang baru teridentifikasi, eks lahan BPPN Kementrian Keuangan. Lokasinya di Kelurahan Cimahpar 5,1 hektar dan Kelurahan Tanah baru 2,5 hektar. Kalau rencananya 100 hektar, ke kita belum ada datanya," katanya saat ditemui Metropolitan di bilangan Tanahbaru, kemarin. Hingga saat ini, sambung dia, lahan tersebut sebagaian besar lahan kosong, beberapa digunakan warga untuk bermain sepakbola, ada pula yang menjadi lahan parkir. "Penggunaan belum ada peruntukannya. Kalau lahan itu untuk TOD, informasi pastinya belum ada. Termasuk soal informasi perkantoran dipindah ke lokasi itu," paparnya. Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pun kekeuh agar nantinya untuk menyambut LRT, lokasi Transit Oriented Development (TOD) harus terletak di wilayah Bogor Raya, Kecamatan Bogor Utara. Menurutnya, lokasi tersebut yang paling memungkinkan dari beberapa pilihan, seperti misalnya ke pusat kota. Saat ini pihaknya tengah mensinkronkan antara rencana tersebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor. “Utama itu harus sesuai dengan rencana tata ruang kita. Ini yang sedang disingkronkan. Kita ada kebutuhan untuk menjemput LRT, itu poin utamanya. Tapi mutlak ya, kalau nggak disitu, mau dimana lagi? Sekarang paling mungkin TOD untuk LRT ya disitu,” katanya. Pria yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu percaya diri hal itu bisa segera terwujud. Sebab, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, bahwa setiap program strategis nasional, harus dimudahkan dan jangan ada aturan-aturan yang membelit. Maka, kata dia, kalau muncul persoalan terhadap program tersebut yang berkaitan tata ruang-nya, harus bisa selaraskan. “Kuncinya disitu. Tinggal kajian-kajian peruntukannya dirampungkan, misal Amdal (Analisis Dampak Lingkungan, red)-nya, dan yang lainnya. Itu saja intinya,” tukasnya. Saat ditanya soal rencana tersebut masuk kedalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW, Bima mengaku sudah mengkonsultasikan hal itu dengan kementrian. Sejauh ini, sambung dia, masih singkron, meskipun proyeksi lahan yang nantinya akan digunakan merupakan lahan Kementrian Keuangan. “Full punya mereka semua, sekitar 100 hektar itu,” terangnya. Namun kepastian rencana TOD untuk menyambut datangnya LRT ke Kota Bogor itu tidak sejalan dengan kepastian rencana eksodusnya pusat perkantoran Pemkot Bogor ke wilayah Bogor Utara tersebut. Menurutnya, hal itu masih sangat mentah lantaran masih perlu banyak perhitungan dan pertimbangan. “Belum ada, itu masih banyak dihitung. Belum kearah sana. Yang penting LRT-nya dulu. Nanti kita lihat. Lagi pula, lahannya saja belum ada, lahannya dimana? Kalau mereka (Kemenkeu, red) mau menghibahkan beberapa, baru kita pikirkan,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)