METROPOLITAN - Menjelang akhir tahun, susunan jabatan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap-siap untuk dirombak. Sebab, pemkot sudah mengantungi persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan rotasi mutasi di Kota Bogor. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat. Ia mengatakan, untuk rencana rotasi mutasi yang akan dilakukan pemkot di akhir tahun 2019, sudah mendapat persetujuan KASN untuk segera dilakukan. Jika tidak ada aral melintang, perombakan akan dilakukan di detik-detik akhir tahun. "Sudah dapat persetujuan dari KASN, sudah diterima. Insya Allah minggu ini dilakukan, pokoknya di ujung akhir tahun akan dilaksanakan rotasi mutasi," katanya kepada pewarta, Senin (23/12) siang. Ade Sarip menambahkan, perombakan dilakukan lantaran diantaranya untuk menutupi kekosongan di beberapa jabatan eselon II dan III, yang ditinggal empunya pensiun dan dirotasi. Selain itu, sambung dia, perombakan jabatan PNS itu juga dilakukan sebelum Pemkot Bogor menggelar open bidding atau lelang jabatan pada awal 2020 nanti. "Perlu dilakukan rotasi mutasi sebelum pada 2020 nanti, wali kota membuka open bidding di beberapa dinas," tukasnya. Bahkan, Perombakan susunan jabatan untuk eselon II, lebih dari 60 persen akan kena rotasi mutasi. Wali Kota Bogor Bima Arya memastikan hal itu. Dia menyebut, lebih dari 60 persen jabatan eselon II akan kena rombak. "Akan cukup besar. (Perombakan) diatas enam puluh persen lah kira-kira," tukasnya. Namun, pria yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) itu masih menutup rapat-rapat berapa jumlah posisi jabatan yang akan dirombak. Baik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirotasi ataupun yang mengalami promosi. Meski begitu ia memastikan perombakan akan dilakukan akhir tahun. "Ya itu lihat nanti saja lah," tukasnya. Sesuai aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pejabat eselon II yang belum genap dua tahun menjabat, tidak dibolehkan untuk digeser. Artinya beberapa jabatan dipastikan tidak akan menjadi bagian dari '60 persen yang akan dirotasi'. Sebut saja, Asisten Perekonomian Dody Ahdiat, kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Ganjar Gunawan, kepala Inspektorat Pupung W Purnama, Sekretariat DPRD Boris Derurasman, kepala Dinas perumahan dan Pemukiman Deni Susanto, kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sujatmiko, hingga kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deni Hendana. Selain posisi tersebut, sangat besar kemungkinan untuk dirotasi Selain itu, saat ini ada empat posisi eselon II yang kosong ditinggal empunya, yakni dua jabatan Staf Ahli, kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Asisten Umum. (ryn/c/yok)